Jokowi: Anggaran Riset Indonesia Rp 26 T, Saya Selalu Tagih Hasilnya

Liputan6.com, Busan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah membangun rumah besar penelitian yang diberi nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu para ilmuwan dan peneliti Indonesia di Busan, Korea Selatan, Senin (25/11/2019).

"Ini baru awal karena memang mimpi kita semua yang namanya balai penelitian lembaga-lembaga penelitian kita, semuanya masuk ke dalam rumah besar itu," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan anggaran untuk penelitian, yang jumlahnya mecapai Rp 26 triliun. Jokowi menilai anggaran tersebut sudah besar, meski jumlahnya tak sebesar pemerintah Korea Selatan.

"Kalau menurut saya sudah (besar), walaupun belum segede yang tadi disampaikan. Tetapi kalau yang Rp 26 triliun ini sudah benar, jalannya sudah benar, hasilnya juga ada, yang saya tagih itu hasilnya. Mana yang Rp 26 triliun hasilnya, saya gitukan," jelasnya.

Jokowi menuturkan bahwa dalam lima tahun terakhir, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastrukrtur. Namun, lima tahun ke depan, Jokowi akan mengedepankan sumber daya manusia serta riset dan inovasi.

Untuk itu, dia mengaku akan membuat konsep ibu kota baru Indonesia dengan sistem klaster. Bukan hanya klaster pemerintahan, Jokowi ingin ibu kota baru di Kalimantan Timur juga memiliki universitas paling terkemuka di dunia.

"Tapi juga ada klaster besar yang berkaitan dengan riset dan inovasi gede banget. Saya enggak tau perisetnya nanti ada berapa puluh ribu, tapi saya ingin gede banget," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebanyak 22 peneliti dan ilmuwan asal Indonesia memberikan saran dan masukan kepada Jokowi untuk pembangunan Indonesia. Mereka berasal dari berbagai fokus ilmu pengetahuan.

Para peneliti dan ilmuwan ini menekankan pentingnya riset serta inovasi untuk kemajuan Indonesia. Salah satu yang disarankannya adalah memaksimalkan BRIN.

"Kita melihat, daripada menambah nomenklatur karena kan pemerintah kita ingin sederhana, simpel. Kita melihat ini bagus sekali kalau ini menjadi program BRIN. Jadi kita melihat optimalisasi BRIN saja pak daripada menambah nomenklatur," ujar seorang peneliti, Gregorius Rio.