Kemnaker Nilai Saatnya Indonesia Bantu Negara Pasifik Selatan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan memandang bahwa Indonesia dapat dinilai sebagai negara maju, untuk membantu negara lain khususnya dibidang ketenagakerjaan. Bantuan itu diberikan untuk meningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. 

"Kemnaker berencana memberikan bantuan kerja sama di bidang peningkatan ketrampilan SDM, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pelindungan Pekerja Migran. Untuk itu, diperlukan perencanaan bantuan yang matang disesuaikan dengan kebutuhan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan," kata Ses Ditjen PHI dan Jamsos Adriani saat membuka Rakor bantuan teknis bidang ketenegakerjaan pemerintah RI untuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, di Legian, kabupaten Badung, Bali, Rabu (27/11).

Mewakili Sekjen Kemnaker Khairul Anwar, Adriani saat membuka Rakernis mengatakan peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan merujuk Rapat Terbatas pada 4 Mei 2018, di Kantor Presiden Jakarta. Adapun negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yakni Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Salomon, Samoa dan Tonga.

Menurutnya, ada dua pertimbangan Presiden Joko Widodo agar Kemnaker ikut mendukung bagaimana program peningkatan SDM dan perekonomian di negara-negara kawasan Asia Pasifik bisa lebih maju. "Kalau kita lihat negara-negara tersebut, bukan terbelakang sekali, tapi layak kita bantu SDM mereka karena dari aspek ekonomi dan lainnya juga masih butuh bantuan," kata Adriani.

Adriani menambahkan hubungan kerja sama antara negara di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan Internasional, disamping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia.

"Saya harap Rakor ini bisa dijadikan sebagai forum kordinasi dalam meningkatkan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang menghasilkan rancangan bantuan yang akan diberikan kepada negara-negara kawasan Pasifik Selatan," ujar Adriani.

Sementara Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Indah Anggoro Putri menambahkan Kemnaker siap mendukung dalam pemberian hibah bantuan teknis yang melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai-Balai K3 dibawah Kemnaker RI, serta bantuan dibidang Ketenagakerjaan lainnya sesuai dengan permintaan dari negara penerima hibah (demand driven) dan mengacu pada regulasi dan peraturan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker akan segera merapatkan barisan bersama Kemlu, Kemkeu, Kemensetneg dan Bappenas sehingga bantuan teknis ini dapat segera terealisasi tahun depan.

Rakor bidang teknik ketenagakerjaan selama tiga hari, pada 27-29 November 2019 bertujuan untuk menjaring informasi hubungan International; menjaring informasi kebutuhan peningkatan kapasitas; menjaring informasi prosedur bantuan kerja sama pengembangan kapasitas; dan menyusun rencana kegiatan konsultasi teknis peningkatan kapasitas dengan negara–neegara Kawasan Pasifik Selatan.

Dalam kesempatan sama, Kabid kerja sama Afrika dan Timur Tengah, Deputi II Kemenkopolhukam, Ira Rachmawati mengatakan secara kuktural harus diakui rakyat di negara-negara Pasifik, lebih terbiasa mendapat bantun dari negara kulit putih. "Bantuan Indonesia dikelompokkan dengan Cina," kata Ira selaku narasumber.

Ira menjelaskan keputusan pemerintah RI untuk meningkatkan kerja sama dengan negara di Pasifik Selatan dituangkan dalam bentuk hibah, pemberian pelatihan dan beasiswa. "Bantuan diberikan karena negara Pasifik Selatan berada di wilayah Samudera Pasifik di Selatan Khatulistiwa, berbatasan dengan Indonesia," katanya.

(*)