Jokowi Sindir Usulan Jabatan Presiden 3 Periode, Nasdem: Itu hanya Kajian

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Chaniago angkat suara menanggapi sindiran Presiden Jokowi atas usulan masa jabatan presiden tiga periode. Irma membantah bahwa usulan tersebut berasal dari partainya.

"Yang disampaikan Pak Saan Mustopa (Sekretaris Fraksi NasDem) hanya kajian kajian atas dasar banyaknya usulan terkait masa jabatan presiden yang muncul, bukan berarti Nasdem yang mengusulkan hal itu," kata dia, saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dia mengatakan, Presiden Jokowi tentu memiliki pertimbangan sendiri untuk tidak menyetujui wacana tersebut. Namun menurut dia, kajian terkait hal tersebut wajar saja dilakukan oleh DPR. 

"Jika presiden tidak setuju tentu ada alasannya, tetapi jika parlemen sebagai salah satu pembuat UU melakukan kajian tentu itu bukan sesuatu yang diharamkan, karena UUD 1945 yang asli (yang belum diamandemen) bahkan mengatakan masa jabatan Presiden boleh berkali-kali sepanjang dikontestasikan terlebih dahulu setiap lima tahun sekali," ujar dia. 

Irma menambahkan, bahwa sejak awal Nasdem mendukung amandemen UUD 1945 secara menyeluruh bukannya amandemen terbatas. Artinya kembali ke UUD 1945 yang asli. 

"Makanya sejak awal Nasdem menyatakan tidak setuju dengan amandemen terbatas tersebut. Nasdem justru ingin agar sekalian saja amandemen menyeluruh atau kembali ke uud 1945 yang asli," tegas Irma.

Dia menegaskan, pihaknya justru kini fokus untuk menguatkan sistem presidensial, agar pemerintah benar-benar memiliki otoritas yang kuat dalam melaksanakan program kerja serta anggaran. 

"Sementara itu parlemen fokus pada penguatan kontrol dan legislasinya. Karena sekarang ini sistem presidensial kita masih setengah-setengah dengan parlementer," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya Jokowi menolak usulan jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR. Menurut dia, pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode tersebut ingin mencari muka dan menampar mukanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, sejak awal menolak rencana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jokowi mengaku dirinya ingin presiden tetap dipilih oleh rakyat.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung," ucapnya.

Jokowi meminta agar persoalan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak dilebarkan-lebarkan. Dia menilai alangkah baiknya apabila semua pihak fokus terhadap permasalahan ekonomi global.

"Jangan melebar kemana-mana, kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," tegas Jokowi.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com