Said Aqil: Mungkin Saya Kolot soal Usulan Presiden Dipilih MPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj masih tetap pada pendiriannya untuk mendukung usulan presiden dipilih MPR lagi.

Menurut dia, hal ini sudah dibahasnya sejak lama, yakni sejak 2012. Dia melihat dari manfaat dan mudaratnya, jika Presiden dipilih secara langsung.

"Pilihan Presiden langsung itu 5 tahun jadi cost sangat besar, bukan hanya materi. Ketegangan, perpecahan, sampai nyawa. Berapa nyawa hilang karena Pilpres? Apa akan dibiarkan, akan diteruskan?" kata Said di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dia menyadari, ada yang menggunjingnya dengan menyebutnya berpikiran kolot atau mundur karena ingin presiden dipilih MPR lagi.

"Memang pendapat saya pasti dibilang kolot, mundur, side back. Enggak apa-apa orang menilai saya kolot, tapi saya melihat dari agama. Satu nyawa orang hilang saja, kita merasa bertanggung jawab. Apalagi sampai ratusan," ucap Said.

Dia mengungkapkan, ada yang berpandangan bila presiden dipilih MPR, maka akan kembali seperti orde baru. Dia pun mengklaim, hal itu tidak bakal terjadi.

"Tidak (seperti orde baru). Karena sekarang sudah multi partai. Pemerintah tidak bisa intervensi terlalu jauh. 9 partai kan. Kalau dulu kan dipaksa harus 3 partai. Bedalah, tidak mungkin kembali," tegas Said.

Dia juga menilai, pemilihan langsung di Indonesia bahkan lebih terbuka daripada sistem di Amerika yang masih mengandalkan sistem distrik.

"Hanya Indonesia negara berkembang yang langsung selangsung-langsungnya. Menurut saya, masyarakat masih jauh gapnya. Gap intelektual, sosial, mengerti memahami bagaimana demokrasi, walaupun secara retorika sih Alhamdulillah, kita sukses berdemokrasi," pungkas Said Aqil.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang mendukung pemilihan presiden oleh MPR.

"Dari segi substansi, saya pikir sebaiknya tetap pemilihan langsung ya, pemilihan presiden. PP Muhammadiyah juga setuju dengan pemilihan secara langsung," tutur Gus Solah di kediamannya, Jalan Bangka, Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Gus Solah, Said Aqil telah menyalahi aturan prosedural organisasi. Dalam PBNU ada dua fokus yakni Tanfidziyah dan Syuriah.

"Ini pun masalah yang penting dibicarakan dua ini. Mestinya dibawa ke Mukhtamar menurut saya. Terlalu penting untuk dibicarakan hanya oleh pengurus harian menurut saya," jelas pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tersebut.

Hanya saja, lanjut Gus Solah, pemilihan langsung ini harus didukung oleh penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold.

"Menurut saya jangan dibatasi 20 persen, persyaratan untuk mengajukan calon. Semua partai yang ada di DPR sekarang ini bisa ajukan calon. Berarti batasnya 4 persen. Kalau nanti batasnya dinaikin partai itu 5 persen ya, batas 5 persennya harus mengikuti itu," kata Gus Solah.

Menurutnya, presidential treshold hanya membuat bengkak ongkos politik. Khususnya polemik mahar kerja sama koalisi.

"Kan orang harus bayar kepada partai, tapi kalau itu diturunkan rasanya pasar bebas kan. Kalaupun ada mahar, nggak semahal sekarang. Saya masih ingat itu pemilihan Gubernur Jawa Timur itu mahal sekali itu, itu kesempatan orang cari uang. Ya dibantah tapi itu benar," Gus Solah menandaskan.