Menciptakan Stabilitas Politik dengan Silaturahmi Kebangsaan oleh MPR

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan MPR terus bergerilya menggelar silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan.

Silaturahmi digelar untuk menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali haluan negara.

Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi mengatakan, silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik.

"Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan. Ini menjadi role model, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting," kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia' di Media Center, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Menurut Arwani, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia. Bukan karena kurang kerjaan atau pencitraan.

"Tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat. Karena itu MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut ke-Indonesiaan," imbuh dia.

Dalam silaturahmi, Arwani juga meminta agar para pimpinan tidak sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara di antaranya melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

"Bisa lebih dari itu, MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi, sosial, politik, pada tahun 2020," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua Kelompok DPD MPR, Intsiawati Ayus melihat silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sebagai bentuk upaya atau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.

Karena dalam silaturahmi ada sebuah kebersamaan. Dengan kebersamaan maka semua argumentasi dan kepentingan masing-masing sudah selesai dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

"Tentu semua dalam bingkai persatuan dan kesatuan," katanya.

Anggota DPD dari Provinsi Riau ini Ayus berharap pimpinan antar parlemen, yaitu DPR dan DPD pun perlu melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi menjadi teladan untuk tidak mengedepankan rivalitas. Agenda amandemen dan masalah-masalah kebangsaan bisa diselesaikan melalui forum-forum silaturahmi. Dan ini sudah banyak contohnya," ujarnya.