Mahfud Md: Sebaiknya PPP Islah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md berharap, tidak ada lagi dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mahfud ingin partai berlambang ka'bah tersebut bersatu.

PPP saat ini terbelah menjadi dua kepengurusan, yaitu hasil DPP PPP Muktamar Jakarta yang dipimpin Humphrey Djemat dan DPP Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa.

"Sebaiknya islah, tidak ada lagi status hukum yang direbut, sudah selesai PPP itu, yang ini yang punya, yang lainnya itu dianggap tidak ada oleh hukum, jadi sebaiknya islah dan saya kira sudah selesai masalah itu, nggak usah diungkit ungkit lagi," kata Mahfud usai menghadiri Mukernas V PPP di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Mahfud menambahkan, PPP adalah partai paling tua yang sekarang ada di Indonesia. Menurutnya, PPP membawa pesan sejarah untuk memperjuangkan Islam di bumi Indonesia, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, inklusif, penganut moderasi Islam, dan ahlul sunah waljamaah yang terbuka terhadap perbedaan.

"Bersahabat dengan orang-orang, berbeda kultur, berbeda ras, suku dan sebagainya. Itu lah PPP," pungkas eks politikus PKB itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wasekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, memprediksi bakal ada lima calon kuat ketua umum PPP yang akan bersaing di Muktamar ke-IX. Menurutnya, lima sosok kuat yang siap bersaing ini dijaring dari diskusi antar kader.

"Saat ini kita persiapan Mukernas di tengah hasil persiapan itu Ada aspirasi dari kader daerah dari DPC, mereka yang punya khans maju punya peluang ini berdasarkan informasi grup Whatsapp atau diskusi langsung," kata Baidowi di Markas DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 11 Desember 2019.

Menurutnya, nama pertama adalah Plt Ketum Suharso Manoarda, kedua adalah Waketum Mardiyono, ketiga adalah Sekjen Arsul Sani, keempat Waketum Pertimbangan Ahmad Musowa, dan kelima adalah Waketum sekaligus Ketua Fraksi PPP di DPR RI, Amir Uskara.

"Kriteria ketum itu sudah ada di ketentuan ad/art, syarat mutlak ketum itu pernah menjadi pengurus DPP dalam satu periode atau kedua pernah menjadi pengurus DPW satu periode, beragama Islam, jujur, berintegritas," jelas Awie.

Diketahui jadwal Muktamar ke-9 baru akan diputus usai Mukernas ke-5 PPP  pada akhir pekan ini (14-16 Desember 2019).

Dalam agenda Mukernas, akan dibahas tentang rekomendasi yang diserahkan ke pihak DPP PPP terkait masalah yang dianggap mendesak sesuai dianggap mendesak sesuai anggaran dasar Pasal 59.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka