Bupati Natuna Akan Rapat Bersama Mendagri dan Menko Polhukam

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal akan rapat dengan Menko Polhukam Mahfud Md, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada hari ini, Selasa (4/2/2020) .

Berdasarkan agenda yang disampaikan Humas Kemenko Polhukam, rapat akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Pemkab Natuna menjadi sorotan belakangan ini. Lantaran lokasi karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Karena itu, tambah dia Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," ucapnya, Sabtu 1 Februari 2020.

Kemudian, Pemkab Natuna melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerahnya, sempat meliburkan sekolah atau meniadakan proses belajar-mengajar di Natuna, Senin 3 Februari 2020 selama 2 pekan.

Melihat kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar aturan itu kembali ditarik. Dia lantas mengirimkan telegram dengan nomor T.4422.3/666/OTDA, yang ditunjukan kepada Bupati Natuna dan Plt. Gubernur Kepri, yang isinya, menyebutkan Kabupaten Natuna sebagai tempat karantina WNI dari Wuhan adalah kebijakan pemerintah pusat.

"Kebijakan meliburkan kegiatan belajar siswa sekolah akan menghambat proses belajar secara menyeluruh," tulis telegram yang baru dibuat Senin 3 Februari 2020.

Karenanya, dalam telegram tersebut meminta Bupati Natuna untuk segera mencabut surat edarannya, dan meminta pelajar tetap masuk sekolah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, apa yang terjadi di Natuna hanya kurang sosialisasi, serta koordinasi. Anak buah Presiden Jokowi tersebut dinilai kurang persuasif ke masyarakat di Natuna.

"Mungkin kurang sosialisasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat karantina WNI yang dari China. Sehingga ada penolak keras. Kalau sosialisasi yang baik, koordinasi, dan pendekatan persuasif lainnya sepertinya masyarakat akan menerima dengan baik," kata Adi.

Kemudian, kata dia, wajar apabila warga Natuna menolak. Mengingat bahayanya virus Corona. Menurutnya, masyarakat memerlukan jaminan.

"Warga natuna sepertinya butuh jaminan dan kepastian dari pemerintah, bahwa Natuna aman dari virus corona," pungkasnya.