Birokrasi Terlalu Lama, PDIP Usul Jokowi Hapus Posisi Menko di Kabinetnya

Liputan6.com, Jakarta Politikus PDIP Effendi Simbolon mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pos menteri koordinator (Menko). Sebab, ia menilai pos Menko fungsinya kurang efektif dan justru akan membuat birokrasi terlalu panjang.

"Sekarang saya melihat fungsi Menko juga saya kira enggak terlalu efektif, kecuali memperpanjang birokrasi yang akhirnya enggak penting juga begitu," ujarnya dalam diskusi dengan tema '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Selain itu, keberadaan Menko juga dinilai kerap membuat bingung menteri yang ada di bawahnya. "Jadi si menteri juga bingung dia bertanggung jawab ke siapa. Ke Wapres tapi kok via Menko, atau ke Presiden. Atau ke mana, atau ke KSP," kata Effendi.

Oleh karena itu, ia berharap agar Jokowi menghapus pos Menko dalam kabinetnya.

"Kalau mau lari kencang, enggak perlu ada Menko. Semua menteri-menterinya adalah menteri yang langsung menerapkan kebijakannya," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain itu, Jokowi pernah menyatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanylah visi presiden. Selama periode kedua ini, Effendy melihat bahwa para menteri tak ada yang mengerti akan hal itu.

"Saya kira kita juga harus menempatkan dulu arti visi dan misi. Karena kadang-kadang mungkin antarmenterinya presiden enggak tahu juga visi dan misi," katanya.

"Ya buktinya seluruh kementerian berjalan dengan diskresinya masing-masing. Dia kan officer yang memutus, membuat kebijakan, enggak bisa juga kemudian sekaku itu. Jadi visi besarnya kan jelas, menuju ke titik sana ya kan," sambung Effendi.

Reporter: Ronald Chaniago

Sumber: Merdeka.com