Beda Pendapat Ganjar Pranowo Vs Ridwan Kamil soal Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS

Liputan6.com, Jakarta - Belakangan ramai diperdebatkan soal wacana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) di Timur Tengah yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State Iraq Suriah (ISIS) ke Tanah Air.

Informasi rencana pemulangan WNI eks ISIS itu diperoleh Menteri Agama Fachrul Razi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pro dan kontra pun bermunculan. Sejumlah tokoh angkat bicara. Termasuk di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dua kepala daerah itu memiliki pandangan masing-masing terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS. Mengingat, nantinya para WNI eks ISIS akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak dengan tegas 600 WNI eks ISIS tersebut. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setuju asalkan mereka sudah insaf.

Perbedaan pendapat kedua kepala daerah itu pun ramai diperbincangkan di sosial media Twitter. Bahkan ada yang membuat polling setuju dengan pendapat Ganjar atau Ridwan Kamil.

Berikut perbedaan pandangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah atau Jateng.

"Yang saya tunggu kembali ke Tanah Air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka (WNI eks ISIS)," kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon di Semarang, Jumat, 7 Februari 2020, dilansir Antara.

Menurut Ganjar, perlu ada pertimbangan yang matang dari berbagai sisi dan pihak terkait dengan rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, Jateng mempunyai program khusus untuk deradikalisasi guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gerakan-gerakan radikal.

"Yang di luar negeri itu jelas bukan tanggung jawab kami, apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI," ucap Ganjar.

Ganjar mengaku intens menjalin komunikasi dengan para eks narapidana kasus terorisme yang jumlahnya di Jateng cukup banyak.

Para eks napiter tersebut, lanjut Ganjar, bercerita sendiri bagaimana berbahayanya mantan teroris, apalagi tidak ada pembinaan.

"Kita ngurusi yang ada saja butuh energi ekstra, apalagi ketambahan mereka (WNI eks ISIS)," jelas Ganjar.

Berbeda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku setuju dengan rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia.

Melalui akun Twitternya @ridwankamil, dia menyebut kebijakan pemulangan itu merupakan bagian dari pemerintah pusat, bukan daerah.

Kemudian, sebagai kepala daerah, dirinya pun siap jika nantinya para WNI eks ISIS itu akan kembali ke daerah, khususnya Jawa Barat.

"Perihal wacana pemulangan WNI eks ISIS.1. Kebijakan luar negeri itu domain pemerintah pusat bukan daerah. 2. Jika diputuskan tidak dipulangkan, kami pasti dukung sepenuhnya. Jika harus dipulangkan, maka kami di daerah harus siap, dengan catatan sudah clear dan insyaf oleh ukuran BNPT," cuit Ridwan Kamil, Jumat, 7 Februari 2020.