PAN Sebut Tak Butuh Kursi Menteri untuk Gabung Pemerintah

Hingga saat ini, PAN belum menentikan sikap politiknya. Namun Bima berharap PAN tidak bersikap abu-abu.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Feb 2020, 22:22 WIB
Diterbitkan 16 Feb 2020, 22:22 WIB
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, diapit bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima Arya - Dedie A Rachim (Istimewa)
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, diapit bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima Arya - Dedie A Rachim (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengklaim, partainya tidak mengincar kursi menteri jika berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bima menyatakan, mendukung pemerintah bukan berarti harus ditukar dengan jabatan di kementerian.

"Tidak harus, artinya koalisi itu kan ada dukungan atas kebijakan pemerintah, ada posisi-posisi lain juga yang bisa disinergikan, tidak selalu di kementerian saya kira," kata Bima di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Bima menegaskan, PAN tidak akan meminta-minta posisi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf. PAN, tambah dia, tidak menunggu pula ada reshuffle kabinet.

"Kita tidak meminta-minta posisi di kabinet, karena itu ruang kan. Kalau masuk kabinet harus ada reshuffle, belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kita itu bukan suatu yang kita tunggu, atau sesuatu yang kita tuntut," ucapnya.

PAN, saat ini belum mengambil sikap menentukan apakah akan gabung koalisi atau berada di barisan oposisi. Bima mengaku, tidak ingin PAN dalam posisi yang abu-abu.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Siap Pertimbangkan Ajakan Jokowi

Bima Arya
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya sekaligus Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 secara terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Wali Kota Bogor itu menuturkan, PAN akan mempertimbangkan ajakan Jokowi untuk bergabung jika memang ada.

"Tapi ketika ada undangan itu datang, dan ada ruang politik, pasti akan kita diskusikan secara internal dengan terbuka. Opsi itu kita buka kembali," ujarnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Medeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya