Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Komisi III Minta Dewan Pengawas Audit KPK, Ini Respons Artidjo Alkostar

Menurut Artdijo, setiap anggota dewas sudah memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 25 Feb 2020, 17:54 WIB

Diterbitkan 25 Feb 2020, 17:54 WIB

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar tiba di Istana Kepresidenan, Jumat (20/12/2019). (Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Artidjo Alkostar merespons permintaan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Masinton meminta dewas mengaudit internal KPK atas penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.

Menurut Artidjo yang memiliki untuk mengaudit adalah Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean.

"Itu saya kira ranahnya pak ketua ya. Pak Tumpak ya," ujar Artidjo di kantornya, Gedung ACLC, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

Menurut Artdijo, setiap anggota dewas sudah memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing. Artidjo menilai, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjawab permintaan Masinton.

"Kita ini lima orang punya tugas sendiri-sendiri. Pak Harjono tentang kode etik, Pak Syamsuddin Haris tentang evaluasi, Bu Albertina ada, itu bukan (tugas) saya itu," jelas Artidjo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Audit 36 Kasus

Sebelumnya, Masinton Pasaribu meminta dewas KPK untuk mengaudit atas penghentian 36 kasus dugaan korupsi di ranah penyelidikan.

"Dewas itu kan bagian dari KPK. Jadi menurut saya dengan adanya penghentian penyelidikan 36 kasus di KPK itu ditindaklanjuti dengan audit terhadap manajemen penanganan perkara. Sehingga itu bisa lebih akuntabel nanti penanganan perkara yang ditangani oleh KPK," ucap Masinton di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2020.

Sebelumnya, KPK telah menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus dugaan korupsi di tahap penyelidikan.

Dalihnya, untuk memberikan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik.

Lanjutkan Membaca ↓