Mendagri Minta Penyusunan RKPD Pertimbangkan Kondisi Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di setiap daerah, mempertimbangkan kondisi pandemi virus Corona atau Covid-19, di samping mengacu pada Lima Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 2021 melalui video conference pada Rabu 22 April 2020.

"Saya kira rencana program pembangunan ke depan untuk Tahun 2021 sudah cukup baik, namun kita mendapatkan musibah, krisis, yaitu Covid-19 yang merubah seluruh peta, baik peta dunia maupun peta nasional, sehingga RKPD pun perlu dilakukan adaptasi," kata Tito.

"Setelah adanya Covid-19, rencana kerja pusat Tahun 2021 temanya pun berubah mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwista, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional," imbuh Mendagri.

Dia mengatakan, pandemi ini menyebabkan krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi di berbagai belahan dunia. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengantisipasinya dengan baik.

"Ini membuat negara-negara banyak terdampak. Kita lihat juga kemiskinan akan diperkirakan bertambah dengan adanya PHK, pengangguran, dan lain-lain. Dari skenario yang berat sampai skenario yang sangat berat," ungkap Tito.

Tito mengatakan, untuk mengatasi Corona, seluruh lapisan masyarakat, terutama pemerintah daerah, harus bergerak bersama. Hal itu dilakukan untuk mengantisiasi kemungkinan dan skenario yang terburuk terjadi.

"Nah oleh karena itulah pemerintah pusat menghadapi situasi ini, ini adalah perang sebetulnya, perang menghadapi virus," Mendagri Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tito meminta daerah memperhatikan kondisi tenaga medis di wilayahnya masing-masing sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Salah satu frontline kita adalah tenaga medis, oleh karena itu tenaga medis harus dilengkapi kekuatan yang cukup bagi mereka, mulai dari insentif jumlahnya anggarannya, APD-nya, vitaminnya. Kalau mereka gugur, mereka gugur sebagai pahlawan yang harus dihormati," kata Tito.

Ia juga meminta pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).

"Nah kemudian kita melihat bahwa setelah ada refocusing anggaran sesuai dengan instruksi dari pusat, kita melihat bahwa daerah yang mengalokasikan anggarannya, Jabar termasuk 5 besar yang mengalokasikan (anggaran penanganan) Covid untuk kesehatan, social safety net, dan membantu dunia usaha tetap hidup, yaitu Rp 8 trilliun lebih," kata Tito.

"Provinsi Jabar, kemudian hanya sedikit di bawah DKI, tapi kalau dilihat persentase dibandingkan APBD Jabar pada posisi tertinggi. Untuk itulah, saya memberikan penghormatan yang tinggi kepada Kang Emil, angka ini menunjukkan keseriusan dalam penangan ini," tandas Tito.