Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Putar Balikkan 1.689 Kendaraan

Data penindakan terkait larangan mudik tersebut diperoleh dari dua pos penyekatan yang berada di Bitung arah Merak dan Cikarang Barat arah Cikampek.

oleh Rita Ayuningtyas diperbarui 25 Apr 2020, 08:22 WIB

Diterbitkan 25 Apr 2020, 08:21 WIB

Petugas Check Point di Bekasi Suruh Putar Balik Pengendara yang Nekat Mudik

Check Point di pintu gerbang tol Bekasi Barat. (Foto: Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah memutarbalikkan 1.689 kendaraan angkutan penumpang, baik pribadi maupun umum, pada Jumat 24 April 2020, setelah larangan mudik diberlakukan.

"Pada Jumat 24 April, sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, sebanyak 1.689 kendaraan diputarbalikkan di dua pos penyekatan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (25/4/2020) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan, data penindakan terkait larangan mudik tersebut diperoleh dari dua pos penyekatan yang berada di Bitung arah Merak dan Cikarang Barat arah Cikampek.

Jumlah kendaraan yang diputarbalikkan di Pos Pengamanan Bitung 375 unit kendaraan pribadi dan 306 unit kendaraan angkutan umum.

Pos Pengamanan Cikarang Barat mencatat telah memutarbalikkan 706 unit kendaraan pribadi dan 302 unit kendaraan angkutan umum.

Polda Metro Jaya secara resmi memulai Operasi Ketupat Jaya 2020 pada Jumat (24/4), pukul 00.00 WIB. Fokus operasi tersebut menyekat akses keluar dan masuk Jabodetabek untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik yang diumumkan Presiden Joko Widodo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Larangan Mudik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema, Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik melalui video konferensi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Keputusan itu diambil, kata dia, berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan.

"Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik tujuh persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi," ujar Jokowi.

Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko Cocid-19 lebih luas selama musim mudik.

Lanjutkan Membaca ↓