Politikus Golkar: Kebijakan Jokowi Soal Kartu Prakerja Harus Didukung

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Sari Yuliati menyatakan, mendukung penuh kebijakan kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi virus Corona atau Covid-19 ini. Menurutnya kebijakan kartu prakerja sudah baik dan harus didukung agar membuahkan hasil maksimal.

"Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program kartu prakerja, dan hal ini perlu kita dukung bersama semua partai koalisi," ujar Sari Yuliati dalam keterangannya, Kamis (30/4/2020).

Sari Yulianti menyebut, kartu prakerja merupakan program yang dicanangkan Presiden Jokowi jauh-jauh hari sebelum menjabat sebagai kepala negara di periode keduanya. Karena itu, sebagai partai koalisi, sudah selayaknya turut menyukseskan program pemerintah tersebut.

"Kartu prakerja ini kan memang sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019, jadi ini adalah bentuk realisasi dari janji kampanye Presiden," kata Sari Yuliati.

Terkait kontroversi delapan platfrom digital (perusahan) yang menjadi penyelenggara tanpa tender pada proyek kartu prakerja, menurut dia sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Mengacu pada Perppu No 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi mengatakan bahwa program Kartu Prakerja diprioritaskan untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pegawai yang dirumahkan. Pasalnya, pandemi virus corona (Covid-19) membawa dampak negatif ke sektor usaha sehingga menyebabkanya banyaknya PHK.

Berdasarkan data Jokowi, ada sekitar 1 juta lebih pekerja informal yang dirumahkan dan 375 ribu pekerja formal terkena PHK akibat pandemi corona. Selain itu, pekerja informal yang terdampak sekitar 315 ribu orang.

"Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Kamis (30/4/2020).

Saat ini, Jokowi menyebut sudah ada 8,4 juta pendaftar Kartu Prakerja. Untuk itu, dia menilai harus ada skala prioritas sebab pendaftar Kartu Prakerja jauh lebih besar daripada kuota yang disiapkan pemerintah.

"Padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar diberikan prioritas," ujar Jokowi.