Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

ICW Pertanyakan Tuntutan Ringan untuk Kader PDIP Saeful Bahri

Ia menilai tuntutan ringan KPK terhadap Saeful itu berimplikasi serius, yakni menjauhkan efek jera pada koruptor.

oleh RinaldoLiputan6.com diperbarui 07 Mei 2020, 08:47 WIB

Diterbitkan 07 Mei 2020, 08:47 WIB

KPK Kembali Periksa Wahyu Setiawan dan Saeful Bahri

Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik terkait kasus penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (5/2/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap kader PDIP Saeful Bahri dalam perkara suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

"Keyakinan ICW selama ini pun semakin terbukti. Perantara suap antara (eks caleg PDIP) Harun Masiku dan (eks Komisioner KPU) Wahyu Setiawan dituntut ringan oleh KPK, yakni hanya 2 tahun 6 bulan penjara," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Ia menilai tuntutan ringan KPK terhadap Saeful itu berimplikasi serius, yakni menjauhkan efek jera pada koruptor.

Padahal, lanjut dia, dalam tuntutan KPK meyakini bahwa Saeful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku memberikan suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan demi memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR RI.

"Sebenarnya hal-hal seperti ini yang sangat kita khawatirkan terjadi ketika Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Perkara besar enggan disentuh, penindakan minim, dan rasanya yang bersangkutan memang menginginkan citra KPK buruk di mata masyarakat," ujar Kurnia seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, sedari awal memang ICW sudah meyakini bahwa pimpinan KPK tidak pernah serius dan terkesan melindungi beberapa pihak dalam perkara yang melibatkan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan.

"Kesimpulan itu timbul berdasarkan beberapa kejadian. Mulai dari pembiaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat pegawainya diduga disekap di PTIK, gagal menyegel kantor DPP PDIP, tidak berniat untuk menangkap Harun Masiku sampai pada ketidakjelasan tindakan penggeledahan di kantor DPP PDIP," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berharap Vonis Maksimal

Oleh karena itu, kata dia, ICW mengharapkan agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dapat memberikan ganjaran pidana penjara yang maksimal terhadap terdakwa Saeful.

Sebelumnya, Saeful dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan karena ikut menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp 600 juta.

Lanjutkan Membaca ↓