Penerapan New Normal, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Segera Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan new normal agar segera dan secara intensif menyosialisasikan protokol kesehatan. Agar bisa menjangkau semua rumah tangga atau keluarga, kegiatan sosialisasi protokol kesehatan itu hendaknya melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).

Selain mal, perlu juga dipertimbangkan untuk segera melonggarkan rumah-rumah ibadah dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

"Para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten kota itu harus segera mengambil inisiatif menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Libatkan dan kerahkan para camat, lurah hingga pengurus RT/RW atau kepala desa. Target sosialisasi harus menjangkau seluruh keluarga, sehingga setiap individu paham dan mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja,’’ kata pria yang akrab disapa Bamsoet, Kamis (28/5/2020).

Menurut dia, para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi oleh aparatur daerah. Penerapan protokol kesehatan new normal itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata hingga di tempat kerja atau perkantoran dan sentra-sentra kegiatan industri.

"Dan harus segera ditambah lagi, pelonggaran rumah-rumah ibadah,” tegas Bamsoet.

Dia mengingatkan bahwa new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat bisa melakoni lagi kegiatan-kegiatan produktif dan keagamaan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja. Kendati penerapan protokol kesehatan new normal akan didukung TNI dan Polri, para kepala daerah tetap harus proaktif memastikan new normal berjalan dengan baik dan mencapai target. Tolok ukur utamanya adalah menurunnya jumlah pasien Covid-19.

"Jangan sampai new normal justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan Covid-19. Dan jangan sampai penerapan new normal yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan," ujar Bamsoet.

Untuk itu, tambah dia, pengawasan dalam penegakan disiplin protokol new normal harus humanis. "Petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif," pungkasnya.