Doni Monardo: 40 Daerah yang Gelar Pilkada, Berisiko Tinggi Corona

Doni meminta penyelenggara pemilu memahami zona penyebaran Corona, apalagi masih ada 40 daerah atau kabupaten/kota yang berisiko tinggi Covid-19.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 11 Jun 2020, 18:53 WIB
Diterbitkan 11 Jun 2020, 18:53 WIB
Doni Monardo
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menerima Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Iman Brotoseno di Graha BNPB, Jakarta, Senin (1/6/2020). (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona atau Covid-19 Doni Monardo menghadiri rapat bersama Komisi II DPR terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Dalam paparannya, Doni mengatakan Pilkada di 270 daerah boleh digelar dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Corona Covid-19.

"Gugus Tugas telah rekomendasikan penyelenggaraan pilkada. Namun, dengan catatan khusus yaitu harus menaati protokol kesehatan. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan pra kondisi untuk seluruh daerah yang terlibat, baik petugas lapangan maupun masyarakat, hingga paling tidak tingkat RT-RW," ucap Doni Monardo, Kamis (11/6/2020).

Doni meminta penyelenggara pemilu memahami zona penyebaran Corona, apalagi masih ada 40 daerah atau kabupaten/kota yang berisiko tinggi Covid-19. 

"Daerah yang akan ikuti Pilkada 2020 untuk kabupaten kota sebanyak 261 kabupaten kota, 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 sedang, dan 40 risiko tinggi. Untuk provinsi terdapat 9 (yang Pilkada)," ujarnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dilarang Kegiatan dalam Jumlah Besar

Doni menyebut data itu akan terus berkembang sehingga KPU, Bawaslu harus terus bisa mengikuti perkembangan zona penyebaran covid-19.

"Bisa jadi yang merah pada akhir atau jelang pilkada jadi berwarna kuning misalnya. Tapi juga sebaliknya yang kuning bisa jadi oranye atau jadi merah," ucapnya.

Kepala BNPB itu mengingatkan larangan adanya kegiatan atau pertemuan dalam jumlah besar saat Pilkada nanti. Selain itu, kelengkapan APD petugas lapangan juga menjadi kewajiban.

"Adanya pilkada serentak dan melibatkan banyak pihak, maka APD dan pendukung lainnya harus disiapkan lebih banyak lagi," ujar Doni. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya