Mendikbud Belum Adaptasi Kurikulum, Komisi X DPR Sebut Belajar Jarak Jauh Tak Efektif

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19 yang diterapkan Kemendikbud tidak akan berjalan efektif. Karena, Kemendikbud hingga saat ini belum mengeluarkan kurikulum yang adaptif terhadap situasi Covid-19.

Pemerintah melalui Kemendikbud telah menetapkan hanya sekolah di zona hijau yang dapat belajar tatap muka. Sementara, di luar itu siswa tetap belajar dari rumah. Namun, Syaiful mengatakan, tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh.

"Persoalannya, ketika pembelajaran jarak jauh tidak efektif karena Kemendikbud belum menyiapkan adaptasi kurikulum tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan sekolah jarak jauh," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (27/6/2020).

Karena itu juga, Syaiful menilai saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi darurat pendidik.

Tidak hanya metode belajar mengajar, sekolah-sekolah swasta mengalami ancaman tutup sebagai dampak dari Covid-19. Sekolah swasta kesulitan uang operasional karena orangtua siswa tak bisa menjawab biaya sekolah.

"Dari sekian ribu sekolah banyak yang kolaps karena orangtua tidak bisa bayar SPP," kata Syaiful.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara, PP Pemuda Muhammadiyah menyadari beratnya beban pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menghadapi situasi pandemi virus corona Covid-19.

Meski demikian, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau karib disapa Cak Nanto, Kemendikbud tetap harus mengeluarkan terobosan baru di masa pandemi ini. Namun menurut Cak Nanto, hingga kini belum ada inovasi yang dikeluarkan Kemendikbud.

"Saya kira terlalu berat beban pemerintah apalagi Mendikbud, apalagi sampai sekarang saya belum menemukan terobosan baru," ujar dia dalam diskusi Pemuda dan Pendidikan Kita di Masa Pandemi, Sabtu (27/6/2020).

Tak hanya saat pandemi Covid-19, Menurut Cak Nanto, di masa normal sebelum pandemi pun tidak ada hal baru yang ditawarkan Kemendikbud untuk perbaikan strategi pendidikan nasional. Termasuk dalam hal ini menyangkut pendidikan budaya, dan penanaman karakter bagi peserta didik.

"Di masa normal saja tidak ada terobosan, hanya berwacana tentang kampus merdeka dan sebagainya. Kita tidak pernah melihat postur budaya dan karakter kita saat ini. Dan tidak hanya budayanya, terus nanti seperti apa," kata Cak Nanto.

Di sisi lain, ia memahami bahwa dampak pandemi Covid-19 ini sangat luar biasa menyentuh berbagai sektor. Termasuk yang paling berat adalah sektor pendidikan. Tidak hanya pendidikan negeri, pendidikan swasta pun menjadi hal serius yang juga masih menyisakan sejumlah peroalan.

"Tidak hanya pendidikan negeri, dan saya sebagai otokritik, saya kira pemerintah, menyelesaikan sekolah negerinya saja enggak beres, apalagi sekolah swasta," kata dia.

Cak Nanto menilai salah satu akar masalah pendidikan nasional antara lain diakibatkan oleh kebijakan dari kementerian terkait yang kerap berubah-ubah secara periodik. Padahal, kata dia, jika setiap kebijakan dilakukan secara simultan dengan mengacu pada cita-cita nasional maka output pendidikan itu sendiri diyakini akan membuahkan hasil.

"Selama ini kita berdebat tentang wacana beberapa tahun terakhir ini. Saya kira setiap kebijakan selalu berubah-ubah. Itu menjadi suatu catatan dan bisa dipastikan tidak akan menemukan solusi output pendidikan yang kita cita-citakan. Karena setiap periode selalu punya model baru dan periode kan hanya lima tahun," kata dia.

"Pendidikan itu tidak hanya dibangun pada porsi lima tahun. Seharusnya memang ada konsistensi satu gagasan dan cita-cita harapan terhadap pembangunan pendidikan ke depan. Maka, satu hal dampak dari pandemi ini sebenarnya pendidikan harus dipahami secara utuh dan konsisten," tandas Cak Nanto.