6 Pernyataan Jokowi Terkait Ancaman Reshuffle Menterinya

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah pandemi Corona Covid-19, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet menterinya.

Hal tersebut dikatakan Jokowi lantaran dirinya menilai kinerja jajarannya masih biasa-biasa saja. Padahal, negara sedang dalam kondisi yang krisis.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dia berbicara dengan nada tinggi.

Jokowi menilai kinerja para menteri saat ini masih sama seperti saat pandemi Corona Covid-19 belum menyerang.

Berikut 6 pernyataan Jokowi soal ancaman melakukan reshuffle atau perombakan kabinet menteri dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal ini lantaran Jokowi melihat para jajarannya masih bersikap biasa-biasa saja padahal negara tengah krisis.

Jokowi menegaskan, saat ini perlu langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi pandemi virus Corona Covid-19 yang telah berjalan selama tiga bulan.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.

Terlebih, kata dia, para menteri dan pimpinan lembaga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini tolong digaris bawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," ucap Jokowi.

Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

Dia pun mempersilahkan para menterinya apabila ingin membuat kebijakan demi menyelamatkan negara dan masyarakat Indonesia dari krisis.

Misalnya, menerbitkan peraturan presiden (perpres) ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada," kata dia.

Jokowi mengaku jengkel melihat kinerja para menteri yang dinilainya masih biasa-biasa saja.

Padahal, saat ini negara tengah menghadapi situasi yang tidak normal akibat pandemi virus Corona Covid-19.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi.

Jokowi menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang dinilai belum maksimal dalam membelanjakan anggaran.

Menurut dia, anggaran Kementerian Kesehatan yakni Rp 75 triliun. Namun yang dibelanjakan baru 1,53 persen.

Padahal, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak. Hal itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," terang Jokowi.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di masa pandemi Corona.

Dia meminta agar bansos tersalurkan kepada masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi Corona.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," tutur Jokowi.

Sementara di bidang ekonomi, Jokowi meminta agar stimulus ekonomi segera tersalurkan ke usaha kecil, mikro, dan menengah.

Begitu pula kepada usaha-usaha besar seperti perbankan, manufaktur, industri, dan padat karya.

"Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean. duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," ucap dia.

Jokowi mengingatkan menterinya untuk tak membuat kebijakan yang biasa-biasa saja di masa krisis seperti saat ini. Dia mengaku siap mendukung langkah yang diambil menteri.

"Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, ya perpres saya keluarkan," kata Jokowi.