KPK Diminta Tingkatkan Pengawasan di Daerah yang Miliki Kekuatan Dinasti Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik. Bamsoet khawatir kasus korupsi terus terjadi karena adanya daerah yang melanggengkan politik kekerabatan.

Maka dari itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan terhadap dinasti politik. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan undang-undang terkait penyalahgunaan jabatan.

Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.

"Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan. Mengingat di sanalah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik," ujar Bamsoet, Rabu (8/7/2020).

Bamsoet mendorong pemerintah meningkatkan kerja sama kepada pihak terkait untuk mencegah korupsi. Termasuk kerja sama pengawasan dari organisasi masyarakat.

"Maupun lembaga swadaya masyaraka atau LSM, guna meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas sumber daya manusia untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu.

"Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com