RUU Omnibus Law Ciptaker Dinilai Akan Memicu Pemerataan di Indonesia Timur

RUU Ciptaker dinilainya menyederhanakan berbagai peraturan yang selama ini menghambat investasi.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Jul 2020, 22:04 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2020, 22:04 WIB
Ilustrasi Omnibus Law
Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah

Liputan6.com, Jakarta - Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan Rancangan Undang-undang omnibus law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan memicu pemerataan di wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur.

Trubus menyebut keberadaan RUU omnibus law Ciptaker akan menarik investor menanamkan modal di wilayah tengah hingga timur. Menurutnya, selama ini investasi lebih fokus di wilayah barat.

"Timur ini kan investor kan sedikit, otomatis di situ kemudian selama ini enggak banyak investasi ada di situ," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/7).

Trubus menyatakan RUU omnibus law Ciptaker bakal memudahkan investasi masuk. Menurutnya, investasi sulit masuk karena aturan yang berbelit dan tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Ia menyebut RUU omnibus law Ciptaker menyederhanakan berbagai peraturan yang selama ini menghambat investasi.

"Kalau kemudian ini berjalan kan banyak investor yang mau masuk ke Indonesia," ujarnya.

Hadirnya investasi, kata Trubus, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sejumlah daerah. Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan program Kartu Prakerja. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bisa diserap dari kegiatan investasi tersebut.

"Nah kalau investornya enggak ada, maka pelatihan itu ketika mereka sudah dapat sertifikasi akhirnya mau dikemanakan, kan jadi enggak nyambung," tuturnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Bantu Perbaiki Ekonomi

Lebih lanjut, Trubus menyatakan RUU omnibus law Ciptaker juga penting untuk membantu memperbaiki ekonomi terlebih setelah keluar Pemerintah Nomor 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Trubus menyebut pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, pemerintah tak mungkin membiayai pemulihan hanya mengandalkan dana dari APBN.

"Jadi artinya ini pemerintah mau enggak mau Kan harus menggalang dari mana? Ya dari sektor investasi itu," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya