Anggota Komisi X: Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Belum Punya Payung Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal menilai Kemendikbud kurang transparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP). NU dan Muhammadiyah pun menarik diri dari keikutsertaan program tersebut .

“Apalagi kurangnya transparansi itu menyebabkan kekecewaan Muhammadiyan dan NU yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang pada kontribusi pendidikan di Indonesia,”katanya di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Illiza menilai seharusnya Kemendikbud tidak hanya menggandeng Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi penggerak, namun melibatkan keduanya dalam membangun konsep POP karena mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan.

“Program Organisasi Penggerak sendiri sebenarnya merupakan program yang belum mempunyai payung hukum yang jelas karena Komisi X DPR RI belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan,” ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ia menegaskan, program apa pun yang dijadikan sebagai pengejawantahan dari visi merdeka belajar dan menggunakan anggaran negara, harus melalui pembahasan di Komisi X.

“Anggran POP yang dianggarkan oleh Kemendikbud belum dibahas dan belum disetujui oleh DPR RI. Anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar per tahun di Komisi X masih berupa pagu indikatif, jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” jelasnya.

Ia berharap POP menjadi bagian dari visi merdeka belajar yang fokusnya adalah untuk mencapai hasil belajar siswa dengan tujuan meningkatnya numerasi, literasi dan karakter siswa. “Diharapkan POP dapat membantu sekolah penggerak,” ia menandaskan.