Kemenag Kaji Peluang Penyelenggaraan Umrah Tahun Depan

Menurut Arfi, rapat menyepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jemaah umrah yang tertunda sejak akhir Februai 2020.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 25 Jul 2020, 03:35 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2020, 03:35 WIB
Pergi ke Tanah Suci
Beberapa orang Indonesia melakukan umrah sebelum naik haji. Bisa dibilang, Indonesia mempunyai peminat cukup besar untuk jemaah umrahnya.

Liputan6.com, Jakarta - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah tahun depan (2021/1442 H). Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah.

"Pembahasan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasinya, serta langkah persiapan seandainya Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah setelah selesainya musim haji 1441H," terang Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim saat memimpin Diskusi Virtual, Rabu (22/7/2020).

Rapat daring diikuti pimpinan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) /Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu Amphuri, Kesthuri, Himpuh, Sapuhi. Hadir juga perwakilan dari pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Ikut bergabung, jajaran Ditjen PHU dan Konsul Haji KJRI Jeddah.

"Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Saudi tentang penyelenggaraan umrah 1442 H. Namun, kami merasa perlu siapkan mitigasi terkait potensi permasalahan dan persiapan penyelenggaraan umrah,” kata Arfi.

Menurut Arfi, rapat menyepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jemaah umrah yang tertunda sejak akhir Februai 2020. 

Sebagaimana diketahui, pada 27 Februari 2020, Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah.

 

Biaya Tambahan

Rapat juga membahas kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya. Hal itu karena adanya kenaikan pajak di Arab Saudi, termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat di Tanah Suci.

Arfi meminta, agar PPIU mulai menyusun rencana keberangkatan jemaah umrah tertunda. Namun, rencana tersebut tidak  perlu mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan terlebih dahulu. Sebab, kepastian keberangkatan masih harus menunggu kebijakan Saudi.

“Hasil pemantauan di lapangan, saat ini ada beberapa PPIU yang sudah menawarkan tanggal keberangkatan dan mencantumkan harga paket umrah. Itu sebaiknya tidak dilakukan dulu. Kita masih menunggu kebijakan Saudi kapan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrahnya,” tuturnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya