Bursa Pilgub Sumut 2024 Kian Sengit, Bobby Nasution Bakal Lawan Edy Rahmayadi Atau Ahok?

ICJR Nilai RUU PKS Krusial: Ada Upaya Pemulihan untuk Korban Kekerasan Seksual

ICJR mengamini bahwa kekerasan seksual menjadi satu bentuk pidana yang memang sulit diungkap.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 12 Agu 2020, 19:07 WIB

Diterbitkan 12 Agu 2020, 19:07 WIB

Kaum Hawa Desak DPR Segera Sahkan RUU PKS

Massa Kolaborasi Nasional melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Massa mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada periode 2014-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, melihat urgensi Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Selain menjerat pidana dengan aturan yang kokoh, RUU PKS juga mengatur pemulihan korban kekerasan seksual.

Mantan Model Mengaku Jadi Korban Kekerasan Seksual Sean 'Diddy' Comb, Klaim Bukti Pakaian Tak Pernah Dicuci

"RUU PKS menyatakan bahwa setiap korban terlepas dari adanya kasus pidana atau pun tidak, bisa memulihkan kondisinya yang sudah menjadi korban, jadi tidak hanya dalam konteks peradilan," jelas Maidina saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (12/8/2020).

Selain pemulihan, lanjut Meidina, RUU PKS dapat mengarusutamakan cara pandang penegak hukum tentang belum seragamnya aparat melihat perspektif korban.

"Kalau saat ini kan tercerai, misal terjadi di lingkungan kerja menggunakan aturan ketenagakerjaan untuk mengusutnya, jika terjadi di lingkup pendidikan lalu ada aturannya sendiri, maka RUU PKS ini baik bisa membuat do's and dont's saat kekerasan seksual terjadi di ruang-ruang privat seperti itu," terang dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Penyebab Kasus Kekerasan Seksual Sulit Diungkap

Desak Sahkan RUU PKS, Para Perempuan Geruduk Gedung DPR

Masa yang tergabung dalam "Gerak Perempuan" melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dalam aksinya mereka juga menuntut untuk mengawal Proses Legislasi hingga RUU tersebut disahkan menjadi undang - undang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Maidina mengamini, kekerasan seksual menjadi satu bentuk pidana yang memang sulit diungkap.

Selain menyebabkan sisi trauma berulang bagi korban saat harus menceritakan kembali kejadian pahit dialaminya, korban juga butuh keberanian yang kuat bila pengakuannya disanggah validasinya.

"Pembuktian kasus kekerasan seksual memang sulit. Hal ini dikarenakan, situasinya yang terjadi di ruang privat dan dan malah menggunakan kacamata masyarakat umum," kata Maidina.

"Jadi aparat penegak hukum harusnya lihat lewar Perma 3 2017, bahwa aparat tidak boleh menyalahkan korban dan justru harus membantu. Itu sebagai catatan krn mereka belum memahami secara menyeluruh," sambungnya.

Lanjutkan Membaca ↓