PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Survei Median: HUT ke-17 RI, Sektor Ekonomi Jadi Harapan Tertinggi Publik

Hal ini wajar karena di tengah pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalamai pertumbuhan negatif

oleh Muhammad Ali diperbarui 28 Agu 2020, 17:46 WIB

Diterbitkan 28 Agu 2020, 17:06 WIB

1.970 Bendera Merah Putih Berkibar di Lereng Gunung Lawu

Pemandangan ribuan bendera Merah Putih berkibar di perkebunan teh Kemuning, Desa Girimulyo, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (25/8). 1.970 bendera Merah Putih dikibarkan masyarakat setempat menyemarakkan HUT ke-73 RI. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Media Survei Nasional(Median) merilis survei terbaru tentang persepsi dan harapan publik di usia ke-75 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurut peneliti Median Rico Marbun, survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi publik atas beberapa isu penting terkait kemerdekaan Indonesia.

"Riset ini kami bagi menjadi beberapa bagian, salah satunya terkait apakah yang menjadi harapan masyarakat di usia kemerdekaan ke 75 Indonesia ini," kata dia, Jumat (28/8/2020).

Menurut Rico, dari beberapa jawaban bebas publik terkait harapan itu, kemudian diklasifikasi menjadi tiga harapan utama. Antara lain harapan terkait ekonomi, kehormatan internasional, dan harapan hukum dan keadilan.

"Sektor ekonomi menjadi harapan tertinggi karena total ada 36,2 persen publik yang beranggapan ekonomi menjadi harapan. Hal ini wajar karena di tengah pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalamai pertumbuhan negatif," kata Rico.

Harapan kedua tertinggi adalah terkait kehormatan di mata internasional. Menurutnya terdapat 13.8 persen publik menginginkan Indonesia bisa lebih maju dari negara lain.

"Harapan itu sangat wajar, karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan penduduk besar dan sumber daya alam melimpah. Sehingga seharusnya lebih maju dari negara lain,"katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perbaikan Hukum

Harapan ketiga menurut Rico adalah tentang perbaikan hukum dan keadilan di Indonesia. Terdapat total 10,78 jawaban publik terkait dengan hukum dan keadilan.

"Ini bisa menjadi kritik terhadap penegakan hukum selama ini di Indonesia, agar lebih adil bagi semua kalangan," pungkasnya.

Survei ini dilakukan melalui telepon pada 16-21 Agustus 202. Sebanyak 466 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipih secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia. Yaitu : Banda Aceh, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Dengan tingkat kepercayaan 95% & Margin of Error +- 4,5%.

Lanjutkan Membaca ↓