Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Mensos Gandeng KPK Kawal Anggaran Bansos Covid-19

Juliari mengatakan, kementerian yang dia pimpin mendapatkan anggaran yang cukup banyak dibanding kementerian dan lembaga lainnya.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 09 Sep 2020, 11:32 WIB

Diterbitkan 09 Sep 2020, 11:32 WIB

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan

Pekerja memindahkan paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Juliari Batubara mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku diterima oleh Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron.

"(Pertemuan) ini dalam rangka memberikan update perkembangan terkait program perlindungan sosial, baik sifatnya reguler maupun yang sifatnya khusus. Jadi program bansos di saat pandemi ini," ujar Juliari di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020).

Juliari mengatakan, kementerian yang dia pimpin mendapatkan anggaran yang cukup banyak dibanding kementerian dan lembaga lainnya. Dia mengaku, menggandeng KPK agar bisa menyalurkan anggaran dengan tepat dan tidak berpotensi menyalahi aturan.

"Sesuai perintah Presiden, tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah, tentu diantaranya KPK, kami tentu berharap KPK berikan teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," kata Juliari.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Siap Dampingi

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan siap mendampingi Kemensos dalam menggunakan anggaran Covid-19. Lili mengatakan, melalui aplikasi Jaga Bansos, pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait bantuan Covid-19.

"Dari Jaga Bansos sampai 4 september 2020 ada 1.074-an terkait bansos ini ternyata yang tertinggi di DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili.

Maka dari itu, Lili mengaku memberikan masukan kepada Kemensos agar menggandeng kementerian atau lembaga lain untuk memperbaharui data penerima bansos.

"Kami berikan masukan paling tidak tentang validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut," kata Lili.

Lanjutkan Membaca ↓