Anggota DPR Harap Pemerintah Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan Dalam Membangun Papua

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menjalankan pembangunan di Papua.

"Kita berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Kita sesuaikan dengan kultur masyarakat Papua. Kita berharap pembangunan di sana betul-betul menyentuh rakyat Papua. Kita harus kedepankan dialog," kata Sukamta dalam keterangan tulis pada Jumat (2/10/2020).

Dia menyebut, selama ini kita Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua belum menunjukkan progres yang cukup berarti. IPM Papua, lanjut Sukamta di tahun 2019 saja skornya paling rendah, yaitu 60.84. Angka ini jelas jauh di bawah skor IPM nasional yang  mencapai 71.92.

"Kalau pembangunan itu tidak dirasakan masyarakat bawah, maka mereka akan menganggap pemerintah tidak memedulikan rakyat Papua," urainya.

Padahal, menurut Sukamta dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang sudah digelontorkan cukup besar, total mencapai Rp 126 triliun sejak tahun 2002.

"Untuk APBN 2021 kita tetapkan dana Otsus Papua sebesar Rp 7,8 triliun. Hal ini sesuai dengan amanat UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa dana Otsus setara 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun," bebernya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

"Ini juga perlu kita evaluasi dan lanjutkan Otsus Papua, karena tinggal 1-2 tahun lagi. Jika dana Otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua, karena dana Otsus selama ini menyumbang hingga 60 persen APBD," sambung Sukamta.

Guna mencapai itu semua, kata dia semua pihak mesti mendorong optimalisasi satu desk khusus Papua untuk mengkoordinasikan semua unit agar bekerja dalam satu komando. Pihaknya berharap agar pembangunan manusia, fisik, budaya, diplomasi luar negeri, keamanan, intelijen, pembangunan ekonomi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri.

"Jika pendekatan komprehensif ini dilakukan, maka semoga persoalan Papua bisa diselesaikan secara lebih sistematis," harap wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.