Tolak UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah: DPR Lebih Mendengar Pemilik Modal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengakui sangat kecewa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Menurutnya, DPR tidak menjadi wakil yang mendengarkan rakyatnya.

“Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini, saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak,”kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

Anwar Abbas menyebut Indonesia kini telah dikuasai oligarki politik. “Dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik, semakin tampak dengan jelas sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya. Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW,” tegasnya.

Selain itu, beratnya ongkos politik menurutnya membuat politikus harus meminta kucuran dana dari pemilik modal atau pengusaha.

“Yang lebih menyedihkan lagi karena cost politik sekarang ini sangat mahal sementara oligarki politik tidak punya uang yang banyak, mereka karena tidak sanggup memikul beban tersebut terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital,” terangnya.

“Atau para pemilik kapital yang datang kepada mereka untuk memberikan bantuan, sehingga bak kata orang bijak bila hal itu terjadi, maka yang meminta-minta bantuan tersebut tentu bisa diperintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital,” tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kebutnya pembahaaan RUU Cipta Kerja, lanjut Abbas, menunjukkan bahwa DPR menurut pada keinginan pemilik modal.

“Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, situasi seperti itulah yang sangat tampak oleh saya sehingga UU ini benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas,” tandasnya.