Top 3 News: Alasan Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Cs Ditangkap

Liputan6.com, Jakarta Top 3 News hari ini, lima dari delapan orang pendiri sekaligus anggota dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disebut telah menyebarkan kebencian dan menghasut orang untuk berunjuk rasa terkait disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR.

Kelimanya adalah Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri, dan Kingkin. Penghasutan yang dilakukan para tersangka dilakukan media sosial hingga menyulut demo RUU Cipta Kerja rusuh, Kamis 8 Oktober lalu.

Kelima anggota KAMI ini masing-masing diamankan di Medan dan Jakarta. Dari Jakarta polisi juga mengamankan Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Syahganda Nainggolan dituding menyebarkan berita hoaks di akun Twitter miliknya @syahganda.

Dari sejumlah anggota dan petinggi KAMI yang ditangkap, berita Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto yang mengungkap mengapa dirinya memilih merapat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga tak kalah menuai banyak sorotan.

Menurut Prabowo, meski rival di Pilpres 2019, tetapi bukan musuh. Dan alasan mengapa dirinya memilih ke pemerintah, diakui mantan Danjen Kopassus ini semata-mata demi kepentingan nasional dan sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi. 

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Selasa, 12 Oktober 2020:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menangkap pendiri hingga anggota dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyebutkan, seluruhya ada delapan orang anggota KAMI yang ditangkap. Awi mengatakan, mereka ada yang diamankan di Medan dan Jakarta.

"KAMI Medan: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. KAMI Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Kingkin," kata Awi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Awi mengatakan, kronologi penangkapan akan disampaikan ke publik siang ini. "Nanti siang dirilis," kata dia.

Berdasarkan surat penangkapan bernomor: SP.Kap/65/X/2020/Dittipidsiber. Pendiri KAMI Syahganda Nainggolan dituding menyebarkan berita hoaks di akun Twitter miliknya @syahganda.

Selengkapnya...

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengungkap latar belakang dirinya masuk ke jajaran Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurut mantan rival Jokowi dalam Pemilu 2019 itu, pilihannya merapat ke Jokowi demi kepentingan nasional.

"Jadi waktu itu saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya bahwa saya bisa kerja  sama dengan Jokowi. Saya sudah kenal lama, kita rival," ucap Prabowo dalam sebuah sesi wawancara yang dikutip Liputan6.com, Selasa (13/10/2020).

Prabowo menuturkan, kendati dirinya sudah lama berival dengan Jokowi namun di antara mereka memelihara rasa saling hormat.

"Kita saling menghormati, kita saling bercanda untuk memberi kesan kita itu saudara. Kita rival tapi kita itu bukan musuh," ujar dia.

Bukanlah pilihan yang mudah bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk memasuki gerbong pemerintahan. Ada sejumlah orang dekatnya bahkan menentang keputusannya itu.

Selengkapnya...

Top 3 news hari ini, demo tolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja disebut-sebut akan berlangsung lima hari sejak 12 Oktober hingga 16 Oktober 2020.

Demo tersebut siap dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) di Istana Merdeka Jakarta.

Aksi demonstrasi ini tertuang dalam surat pemberitahuan aksi kepada Polri tertanggal 9 Oktober 2020 dan diteken oleh Deputi Presiden Bidang Konsolidasi DEN KSBI Surnadi.

Berita terpopuler kedua terkait pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin yang membantah penyusunan RUU Cipta Kerja dilangsungkan secara kilat.

Menurut dia, penyusunan UU yang disahkan DPR 5 Oktober lalu, telah dilakukan sejak empat tahun lalu.

Selengkapnya...