DPRD dan Pemprov DKI Akan Bahas APBD 2021 di Puncak Bogor Kamis Depan

Pembahasan APBD 2021 DKI Jakarta ditargetkan selesai pada Desember 2020

oleh Ika Defianti diperbarui 03 Nov 2020, 15:16 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2020, 15:16 WIB
Pengesahan APBD-P 2019 DKI Jakarta
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bersalaman dengan Gubernur DKI Anies Baswedan usai pengesahan APBd-P 2019. (Delvira Hutabarat/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan, para anggota dewan bersama Pemprov DKI Jakarta akan mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Kamis 5 OKtober 2020 mendatang.

"Besok itu KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) hari Kamis di Cisarua," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Dia menjelaskan alasan kembali diadakannya rapat anggaran di luar Jakarta. Taufik menyebut, gedung DPRD DKI masih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau hanya 50 persen dari kapasitas.

Sementara untuk pembahasan APBD 2021 DKI Jakarta ditargetkan selesai pada Desember 2020.

"Ini anggota dewan saja 56 orang. Kalau ditambah SKPD bisa ratusan. Enggak cukup," ucapnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bahas APBD-P 2020 di Puncak

Sebelumnya, Pemprov DKI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI kembali menggelar rapat membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di puncak Bogor, Jawa Barat pada Senin (26/10/2020).

"Betul (kembali rapat di Puncak, APBD) perubahan saja," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan saat dihubungi.

Dia menyatakan rapat kali ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan rapat pimpinan. Judistira juga menyebut anggota yang datang rapat tidak sebanyak rapat sebelumnya, Rabu (21/10/2020).

"Rapat pimpinan gabungan pukul 14.00 WIB, jadi orangnya terbatas. Enggak banyak seperti yang lalu-lalu melibatkan semua SKPD," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya