Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan dalam Sidang Praperadilan

Liputan6.com, Jakarta - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuat surat permohonan kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar pimpinan FPI itu dapat hadir dalam sidang praperadilan lanjutan.

"Kami mohon dibuatkan surat panggilan untuk pemohon prinsipal, karena saat ini kan sedang ditahan, agar bisa hadir di sini," kata salah satu tim kuasa hukum Rizieq Shihab di ruang sidang, Senin (4/1/2021).

Merespons hal tersebut, hakim Ahmad Sahyuti menjelaskan, dalam sidang praperadilan saat ini cukup pihak tim kuasa hukum saja yang hadir. Karena, prosedur untuk bisa keluar mengeluarkan tahanan cukuplah panjang.

"Pemohon kan dalam tahanan, ini prosedur masih panjang. Saya kira cukup pengacara saja," jelas Ahmad Sahyuti.

Sidang praperadilan Rizieq Shihab akan digelar kembali pada Selasa 5 Januari 2021. Agendanya yakni jawaban dari pihak termohon.

"Untuk sidang selanjutnya, kami berikan kesempatan bagi para termohon besok jam 1 (13.00 WIB)," ujar Ahmad.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam sidang perdana yang digelar Senin 4 Januari 2021, tim kuasa hukum Rizieq Shihab membeberkan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanan kliennya dalam perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Tim kuasa hukum mengklaim, acara di Petamburan, Tanah Abang yang menyebabkan kerumunan massa sudah mendapatkan izin dari pihak Wali Kota Jakarta Pusat. Diketahui, acara tersebut yang menyebabkan Rizieq Shihab dijerat sebagai tersangka.

"Acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri pihak KUA Tanah Abang. Serta acara maulid diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat," ujar kuasa hukum Rizieq Shihab, Kamil Pasha di PN Jakarta Selatan, Senin (4/1/2021).

Kamil juga menyebutkan keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam keramaian tersebut.

"Pembagian masker, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan tersebut juga didukung dan dibantu oleh pihak BPBD DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Satgas Covid-19 DKI Jakarta," katanya.

"Pihak Dishub DKI juga menutup Jalan KS Tubun agar tercipta jaga jarak dan ruang untuk social distancing," ucapnya menambahkan.

Tim kuasa hukum juga mempersoalkan penjeratan Rizieq tidak sah sesuai hukum. Pasalnya, Rizieq sudah menerima sanksi administratif dengan membayar denda Rp 50 juta kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Pihak Habib Rizieq heran penyidik Polda Metro Jaya tetap memroses peristiwa tersebut, mengingat Habib Rizieq juga telah diberi sanksi administratif sebesar Rp 50 juta oleh Pemprov DKI Jakarta karena dianggap melanggar Pergub," ujar Kamil Pasha.

Selain itu, tim kuasa hukum Rizieq Shihab mempertanyakan masuknya Pasal 160 KUHP dalam menjerat kliennya. Menurut tim kuasa hukum, saat proses penyelidikan, pasal tersebut tak pernah ada.

Dalam proses penyelidikan Rizieq hanya disangkakan dua pasal. Dua pasal tersebut yakni Pasal 93 Jo Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

"Namun tiba-tiba dalam penyidikan, diselipkan Pasal 160 KUHP, yang sebelumnya tidak terdapat dalam tahap penyelidikan, padahal antara penyelidikan dan penyidikan adalah satu rangkaian, artinya pasal-pasal yang terdapat dalam tahap penyelidikan hingga penyidikan haruslah bersesuaian," ujar tim kuasa hukum Rizieq.

Oleh sebab itu, tim kuasa hukum menduga penggunaan Pasal 160 KUHP sengaja dijerat kepada kliennya agar memudahkan tim penyidik menahan Rizieq.

"Patut diduga pengenaan Pasal 160 KUHP kepada pemohon (Rizieq), diselipkan agar semata dijadikan dasar oleh termohon I, sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini," kata tim kuasa hukum.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka