5 Perkembangan Terkini Vaksin Covid-19 Sebelum Disuntikkan

Liputan6.com, Jakarta - Vaksin Covid-19 Sinovac sudah mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak Jumat, 8 Januari 2021 lalu.

Dengan keluarnya label halal, pemerintah pun berupaya agar vaksin Covid-19 dapat segera disuntikkan kepada masyarakat Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menyampaikan perkembangan terkini terkait pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Salah satunya yang disampaikan Menkes Budi adalah penggunaan barcode (QR Code) yang terhubung dengan sistem data penerimanya.

Tujuannya, menurut dia, sebagai upaya terintegrasi dengan sistem teknologi yang telah disiapkan pemerintah.

"Semua vial vaksin itu ada barcode-nya. Lewat barcode itu nanti di-link-an (dihubungkan) siapa saja yang disuntik. Sistemnya one by one (orang per orang)," ujar Menkes Budi di Gedung KPK Jakarta ditulis pada Senin (11/1/2021).

Tak hanya Menkes Budi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa semua vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, harus tetap mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

"Tentunya harus," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito.

Berikut 5 perkembangan terkini vaksin Covid-19 sebelum disuntikkan kepada masyarakat dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa vaksin Covid-19 dilengkapi barcode (QR Code) yang terhubung dengan sistem data penerimanya. Tujuannya, sebagai upaya terintegrasi dengan sistem teknologi yang telah disiapkan pemerintah.

Adanya barcode juga mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan vaksin Covid-19 oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Semua vial vaksin itu ada barcode-nya. Lewat barcode itu nanti di-link-an (dihubungkan) siapa saja yang disuntik. Sistemnya one by one (orang per orang)," kata Budi Gunadi Sadikin di Gedung KPK Jakarta ditulis pada Senin (11/1/2021).

"Jadi, tetesan-tetesan vaksin yang mungkin tadinya mau dipakai menjadi tetesan-tetesan nafkah para koruptor ya mudah-mudahan bisa kita kurangi. Karena semuanya sudah terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi sejak awal pemaketan," Budi menekankan.

Selain itu, vaksin Covid-19 yang dilengkapi barcode dapat dipantau perjalanan distribusinya.

"Kita bisa track (memantau) itu barangnya (vaksin Covid-19) sampai ke mana," ujar Budi Gunadi.

Senada dengan Budi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sistem barcode untuk vaksin Covid-19 dapat membantu pemantauan perjalanan vaksin sampai ke daerah.

Barcode yang terintegrasi dengan data vaksinasi sebagai bentuk transparansi dari pemerintah kepada rakyat.

"Kami dari Kementerian BUMN mendapat penugasan, bagaimana memberikan upaya transparansi kepada rakyat. Soal distribusi, kami membangun barcode, setiap vial dan bulk (bahan baku) vaksin Covid-19 dilengkapi sistem tersebut," kata Erick.

"Selama perjalanan (distribusi vaksin) kita bisa pantau, sehingga distribusi hingga ke provinsi dapat berjalan baik. Kami berharap para pimpinan daerah membantu, bagaimana vaksin nanti digunakan dan ada sistem cold chain atau penyimpanan rantai dingin 2 sampai 8 derajat Celsius (suhu penyimpanan vaksin Sinovac)," sambung dia.

Adanya barcode pada vaksin Covid-19 sekaligus upaya memperbaiki sistem data vaksinasi. Apalagi vaksinasi akan dilakukan dua kali penyuntikkan.

"Alhamdulillah, dengan barcode ini jadi ksempatan bangsa kita memperbaiki sistem vaksinasi, yang selama ini terpencar-pencar. Setelah vaksinasi tahun ini ya tahun depan divaksin lagi," kata Erick.

"Suka tidak suka, data akan terkumpul dan terbuka transparan. Kapan lagi kita mempunyai satu data transparan, sehingga data ini bisa digunakan pemerintah menyalurkan bantuan secara tepat. Apakah bansos, vaksinasi gratis, dana usaha mikro, dan lainnya," sambung dia.

Di sisi lain, Erick juga menegaskan, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan vaksin Merah Putih.

"Upaya kita agar tidak tergantung vaksin impor dengan kehadiran vaksin Merah Putih. Tentu, masih perlu waktu. Kami akan terus memantau vaksin Merah Putih. Saya bersama Pak Menkes Budi ditugaskan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," tutup Erick.

Menkes Budi kemudian mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 melalui GAVI kemungkinan akan menghasilkan keputusan yang baik.

"Kerja sama multilateral kita dengan GAVI, kelihatannya akan menghasilkan keputusan yang baik," kata Menteri Kesehatan (Menkes) dalam konferensi persnya dari Kantor Kepresidenan.

Budi mengatakan bahwa lewat skema tersebut, diharapkan Indonesia bisa mendapatkan minimal 54 juta atau maksimal 108 juta dosis vaksin Covid-19 secara gratis.

"Berita baiknya mungkin itu bisa datang lebih cepat. Antara di akhir Februari atau di awal Maret," kata Budi Gunadi seperti disaksikan dari Youtube Sekretariat Presiden.

Adapun, beberapa pilihan vaksin Covid-19 yang bisa tersedia lewat skema GAVI dan sudah mendapatkan izin penggunaan dari negara asalnya adalah dari Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna.

Sementara satu vaksin lagi yang akan tersedia melalui GAVI namun belum mendapatkan izin penggunaan adalah Novavax.

"Kami sekarang lagi berdiskusi, jenis apa yang mau kita ambil, karena vaksin-vaksin ini bisa diberikan di atas usia 60 tahun," kata Budi.

Menkes Budi kemudian memastikan, sebanyak 15 juta bahan baku vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia. Rencananya, bahan baku yang berasal dari Sinovac itu akan tiba besok, Selasa 12 Januari 2021.

"Berita baik, 15 juta bahan baku vaksin akan datang insyaAllah besok dari Sinovac," kata Budi.

Budi melanjutkan, 15 juta bahan baku vaksin tersebut akan diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu 1 bulan. Sehingga, pada awal Februari, Indonesia akan memiliki 12 juta dosis vaksin.

"Kita akan punya 12 juta dari 15 juta bahan baku ini," jelas dia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa semua vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, harus tetap mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

"Tentunya harus," ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam konferensi pers virtual Jumat pekan lalu, ditulis Senin (11/1/2021).

Penny mengatakan bahwa setiap negara memiliki otoritas obatnya masing-masing, yang bertugas meyakinkan dan memberikan jaminan untuk keamanan dan efektivitas vaksin, dan dalam pandemi seperti sekarang melalui Emergency Use Authorization.

"Karena datanya masih belum lengkap, cukup interim analisis tiga bulan, kita berikan Emergency Use Authorization, apabila data-data sudah mencukupi, untuk setiap vaksin mana pun juga," kata Penny.

Meski begitu, Penny mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan digunakan nantinya tidak harus selalu melewati uji klinis lagi di tanah air.

"Untuk vaksin-vaksin yang sudah mendapatkan Emergency Use Authorization dari negara lain, maka akan lebih cepat proses pemberian EUA-nya," Penny melanjutkan.

Penny mengatakan, pemberian EUA nantinya dapat dilakukan berdasarkan data uji klinis yang diberikan dalam proses pemberian EUA dari regulator obat di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Kanada, atau Jepang.

"Itu adalah negara-negara yang sudah mendapatkan program reliance dengan Indonesia, sudah ada kerja sama dengan Indonesia, sehingga ada aspek kepercayaan dan kecepatan dalam pemberian izin," tegas Penny.