Demokrat Menjawab soal Isu Kudeta Terhadap Ketua Umum AHY

Liputan6.com, Jakarta Isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hingga kini terus menjadi perbincangan hangat publik. 

Bagaimana tidak, terlebih ada nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang disebut-sebut sebagai sosok di luar internal partai yang diduga akan mencoba mengambilalih paksa posisi ketua umum.

Belakangan Moeldoko telah menjawab tudingan Demokrat tersebut. Menurutnya, isu kudeta mencuat usai tersebar foto-foto dirinya dengan sejumlah orang. Saat bertemu, mereka menceritakan soal persoalan di Partai Demokrat.

"Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," sambung Moeldoko.

Dari sanalah kemudian isu dirinya yang ingin mengambilalih Parti Demokrat mencuat kepermukaan. Moeldoko juga mengingatkan bahwa yang namanya kudeta berasal dari dalam bukan luar Partai Demokrat.

Sementara itu, sejumlah kader Demokrat angkat suara adanya upaya pengambilalihan paksa kursi ketua umum. Salah satunya datang dari Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina. 

Dia meyakini upaya paksa yang awalnya disebut AHY berasal dari seorang pejabat tinggi di pemerintahan, bukanlah semata isapan jempol. 

"Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata di situ juga dihadiri oleh KSP Moeldoko,” ungkap Jovan, Rabu (3/2/2021).

Berikut sederet pernyataan Demokrat atas isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum: 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil bukan semata-mata persoalan internal partai. Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina, hal ini masalah serius terkait dengan integritas seseorang.

"Ini masalah integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan," tegas Jovan, Rabu (3/2/2021).

Terhadap oknum yang diduga datang dari internal partai, Jovan menyebut akan diproses sesuai AD/ART partai. 

Tetapi terkait nama tokoh publik yang dikenal dekat dengan Presiden, Jovan mengingatkan ini yang perlu diklarifikasi oleh Presiden.

"Dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden. Itulah mengapa Ketum PD AHY bersurat kepada Presiden, untuk mendapatkan klarifikasi, karena kita yakin ini hanya pencatutan nama," imbuh dia.

Langkah ini dilakukan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader, bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.

"Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers Senin (1 Februari) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi enggak bisa ujug-ujug menjadi Ketua Umum," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy menyatakan masalah kudeta kursi ketua umum digiring oleh beberapa pihak menjadi masalah internal partai.

"Saat ini, ada upaya untuk melokalisasi isu ini menjadi permasalahan internal," kata Ossy saat dikonfirmasi, Rabu (3/2/2021).

Menurut dia, masalah ini melibatkan pihak eksternal yang ikut dalam kudeta Demokrat. Dia mengatakan, Demokrat tengah berjuang mengatasi masalah tersebut. 

"Saya tekankan bahwa yang sedang diperjuangkan Partai Demokrat saat ini adalah keterlibatan pihak eksternal yang dekat dengan kekuasaan yang berusaha mengambil alih paksa partai kami," ujar Ossy.

Dia meminta publik tidak salah fokus dan menyebut kudeta ini hanya sebatas masalah internal Partai Demokrat.

"Jangan kita gagal fokus. Ini bukan sekedar masalah internal. Ini jauh lebih besar dari itu karena melibatkan pihak di lingkar kekuasaan," kata Ossy.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, AHY tidak menyebutkan nama dari pihak pemerintah yang dituding terlibat.

"Karena mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menunggu proses konfirmasi. Tadi malam, sebagaimana yang kita saksikan bersama, kita sudah mendengar langsung penjelasan dari KSP Moeldoko sendiri," kata Herzaky dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Herzaky menyebut respons Moeldoko sudah terprediksi. Menurut dia, Moeldoko sendirilah yang mengaku dikaitkan dalam gerakan kudeta Demokrat.

"Responsnya nervous, gugup, dilihat dari gerakan tangan dan beberapa kali KSP Moeldoko menyebut gua gue," ujar Herzaky.

Atas pembelaan Moeldoko tersebut, Partai Demokrat pun memberi tanggapan. Pertama, lanjut Herzaky, pertemuan antara KSP Moeldoko dan beberapa kader Demokrat, tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah.

"Kedua, kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan. Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," tutur Herzaky.

Ketiga, lanjut Herzaky, pengakuan KSP Moeldoko soal tak mengerti konteks pembicaraan dalam pertemuan tersebut sulit dipahami. Dia mengatakan, jelas, pertemuan itu untuk mengusung Moeldoko sebagai calon Presiden 2024.

Keempat, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain itu, Herzaky pun meminta agar isu kudeta dan pengiriman surat Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Presiden tidak dibelokkan menjadi isu Demokrat melawan istana.

"Jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

Herzaky menyatakan surat meminta klarifikasi itu untuk menghentikan upaya beberapa pihak yang suka mencatut nama Jokowi.

“Komitmen ini, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Demokrat juga memberi saran kepada Kepala KSP Moeldoko agar fokus pada tugas negara.

"Kami juga sekedar memberikan saran; dalam situasi pandemi seperti ini, orang-orang yang diberi amanah dan jabatan oleh Bapak Presiden, harus lah fokus bekerja untuk membantu rakyat. Jangan dulu bicara capres-capresan. Kasihan Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan, dibalas air tuba," ucapnya.