Liputan6.com, Jakarta Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam memutus rantai penyebaran virus Corona Covid-19, terus dilakukan di berbagai aspek. Salah satunya di tempat peribadatan yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat.
Kegiatan peribadatan yang kerap diikuti banyak orang, memungkinkan untuk menjadi wadah penularan virus. Karenanya Pemkot Bekasi menekankan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan peribadatan, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 450/229-SET.COVID-19.
Surat edaran yang dikeluarkan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Transformasi Ekonomi Kota Bekasi ini sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di rumah-rumah ibadah.
Advertisement
"Surat edaran ini menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019," kata Kabag Humas Pemkot Bekasi, Yekti Rubiah, Kamis (11/2/2021).
Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5Â
Dalam surat edaran disampaikan standarisasi protokol kesehatan Covid-19 di tempat peribadatan maupun fasilitas publik, yang harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Poin tersebut meliputi penggunaan masker, membatasi aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, membatasi diri dalam kerumunan, rajin mencuci tangan, berolahraga teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi.
Â
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tempat Ibadah
Sementara, bagi pengelola atau penanggung jawab tempat ibadah, diwajibkan melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Di antaranya memberikan batas jarak untuk pengunjung tempat ibadah, membatasi kapasitas maksimal 50 persen, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan rutin melakukan penyemprotan disinfektan.
"Pengelola atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Yekti.
Advertisement