Pengamat soal Setahun Covid-19: Kesadaran Publik Harus Diperkuat

Ede Surya Darmawan menganggap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum terkendali meski sudah berusia setahun lamanya.

oleh Yopi Makdori diperbarui 02 Mar 2021, 17:10 WIB
Diterbitkan 02 Mar 2021, 17:10 WIB
Warga DKI yang Tolak Tes Covid-19 Didenda Rp5 Juta
Warga mengikuti tes usap (swab test) COVID-19 di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Senin (19/10/2020). Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta berencana mengatur sanksi denda Rp 5juta bagi warga yang menolak rapid test maupun swab test atau tes PCR (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Ede Surya Darmawan menganggap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum terkendali meski sudah berusia setahun lamanya. Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah menyelesaikan masalah Corona ini.

"Ya belumlah, belum selesai. Buktinya kasus aktif kita masih 160 ribu, terus positivity rate kita masih di atas 5 persen, kematian masih belum di bawah 2 persen, duniakan sudah dua persen ya, kita masih di atasnya ya," kata Ede saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (2/3/2021).

Di tambah lagi, menurut Ede, testing di Indonesia masih kurang maksimal. Kendati begitu, di satu sisi dia mengapresiasi capaian kesadaran masyarakat terhadap pandemi ini yang makin meningkat.

"Artinya ada kesadaran publik betapa pentingnya kesehatan, tantangan berikutnyakan kita ingin mendorong kesadaran publik ini diwujudkan dengan penguatan publik health yang benar," ungkap Ede.

Dia pun merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan primer, seperti di Puskesmas. Serta penambahan tenaga kesehatan di tengah masyarakat demi menghadapi pandemi Covid-19.

Lebih penting dari itu semua, Ede juga mengharapkan keseriusan pemerintah dalam menangkal pandemi Covid-19 ini dibarengi dengan kucuran anggaran yang proporsional.

"Uang pemerintah itu harusnya untuk pelayanan kesehatan publik ya, bukan mengandalkan pada iuran BPJS. Kalau BPJS mah buat orang sakit, tapi kalau untuk menyehatkan bangsa ini harus investasi pemerintah," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Cukup Membuahkan Hasil

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah melihat kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 cukup membuahkan hasil. Salah satunya menerapkan PSBB.

"Jadi pilihan PSBB itu tepat, kenapa? Karena masyarakat hanya dibatasi tapi perekonomian tetap jalan. Jadi resesi ekonomi bisa terkendali," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (2/3/2021).

Menurut dia, pilihan PSBB dibarengi dengan kebijakan jaring pengaman sosial telah menyelamatkan Indonesia dari krisis. Bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis politik.

Menurut Trubus dengan fakta seperti itu Pemerintah Indonesia dalam setahun ini menangani pandemi Covid-19 layak disebut terkendali. Berkat PSBB, kata Trubus angka kematian akibat Covid-19 relatif bisa ditekan.

"Dan kesembuhannya itukan lebih tinggi daripada tingkat kematiannya. Bandingkan kalau di Amerika tingkat kematiannya malah tinggi sekali," kata Trubus.

Selain itu, Trubus melihat ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan selama ini. Meskipun ada kabar soal kelebihan kapasitas, namun ia memandang kondisinya masih tak terlalu parah.

"Seperti Jakarta kan pernah sempat penuh tapi hanya sebentar tapi sekarang sudah bisa berkurang lagi. Jadi itu menurut saya keberhasilan selama satu tahun," ucap Trubus.

Kendati PSBB sudah dianggap baik, Trubus melihat penerapan PSBB masih kurang maksimal. Hal ini karena pemerintah dirasa kerap berubah-ubah soal jurus menangkal pandemi.

"Pemilihan kebijakan, sering kali kebijakan itu berubah-ubah . Di satu sisi kebijakan dikeluarkan, di satu sisi lain belum dilaksanakan udah berubah lagi. Terus banyak sekali yang ego sektoral antar kementerian sendiri gak nyambung, jalan sendiri-sendiri," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya