4 Tanggapan soal Rencana Pembelajaran Tatap Muka pada Juli 2021 Mendatang

Liputan6.com, Jakarta - Pembelajaran tatap muka segera dilakukan usai para pendidik dan tenaga kependidikan melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Keputusan pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021 usai vaksinasi Covid-19 itu pun mendapat beragam tanggapan.

Salah satunya dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengingatkan pembukaan sekolah harus memperhatikan tahapan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat, dan daerah serta monitoring dan evaluasi.

"Jadi bapak ibu sekalian terutama pemerintah daerah yang memberikan izin pembukaan aktivitas sekolah terbatas itu betul-betul melakukan simulasi. Pastikan semua kondisinya siap, disimulasi mulai dari anak-anak sekolah itu berangkat dari rumah menuju sekolah, aktivitas di sekolah, sampai selesai kembali lagi ke rumah," kata Wiku, Selasa, 30 Maret 2021.

Meski begitu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendukung rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021. Namun, dalam pelaksanaannya, Budi menekankan harus ada standar protokol kesehatan.

"Saya mendukung kegiatan belajar mengajar bisa kembali dijalankan. Karena kami percaya sektor pendidikan sebagai investasi penting untuk manusia dan ekonomi Indonesia ke depan," ucap Budi.

Berikut sederet tanggapan pembelajaran tatap muka terbatas yang rencananya digelar Juli 2021 mendatang dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah memutuskan memulai sekolah tatap muka terbatas pada Juli 2021. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengingatkan pembukaan sekolah harus memperhatikan tahapan prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi.

"Jadi bapak ibu sekalian terutama pemerintah daerah yang memberikan izin pembukaan aktivitas sekolah terbatas itu betul-betul melakukan simulasi. Pastikan semua kondisinya siap, disimulasi mulai dari anak-anak sekolah itu berangkat dari rumah menuju sekolah, aktivitas di sekolah, sampai selesai kembali lagi ke rumah," kata Wiku, Selasa, 30 Maret 2021.

Wiku mengingatkan sekolah tatap muka terbatas harus melindungi siswa dan guru dari penularan Covid-19.

Dia juga berharap, siswa yang mengikuti sekolah tatap muka terbatas tidak menjadi sumber penularan bagi keluarganya.

"Maka dari itu, pembukaan sekolah terbatas itu juga harus dijaga jangan sampai anak-anak sekolah mungkin bisa tertular saat dalam perjalanan menuju ke sekolah atau kembali atau waktu dalam sekolah yang menulari orang tuanya. Mungkin orangtuanya ini adalah orang-orang yang memiliki komorbid satu, dua atau lebih dan usianya rentan," ujarnya.

Wiku yang juga Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia ini menyebut, tingkat fatalitas akibat Covid-19 pada anak usia sekolah memang sangat rendah. Namun, anak usia sekolah masih sangat berisiko terinfeksi Covid-19.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, sebesar 14 persen dari total 1.496.085 kasus positif di Indonesia merupakan anak usia sekolah. Data ini per 28 Maret 2021.

"Kalau kita lihat dari seluruh kasus (positif Covid-19) anak sekolah ini yang banyak memang pada usia 7 sampai 12 tahun, ada 49.962 kasus. Kemudian usia 16 sampai 18 tahun atau usia SMA sebanyak 45.888," papar Wiku.

Tak hanya itu, tercatat ada 23.934 kasus positif Covid-19 dialami anak usia 0 sampai 2 tahun atau seusia PAUD. Sementara ada 25.219 kasus positif Covid-19 dialami anak usia 3 sampai 6 tahun atau seusia TK.

Kemudian sebanyak 36.634 kasus positif Covid-19 menimpa anak usia 13 sampai 15 tahun atau setingkat SMP.

"Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Memang totalnya 14 persen dari seluruh kasus yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menjaga agar mereka tetap sehat dan tetap produktif untuk belajar," tandas Wiku.

Terkait keputusan Pemerintah soal sekolah tatap muka akan dimulai Juli 2021, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan, vaksinasi Covid-19 tenaga pendidik selesai akhir Juni ini. Target vaksinasi tenaga pendidik sebanyak 5,6 juta orang.

Fokus vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi tenaga publik pun diprioritaskan kepada lansia dan tenaga pendidik.

Kedua kelompok ini termasuk prioritas karena rentan terpapar Covid-19, terutama tenaga pendidik, baik guru dan dosen yang berhadapan langsung dengan siswa.

"Saya akan minta tim saya untuk bekerjasama dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat program vaksinasi. Kita harus benar-benar memerhatikan tenaga pendidik karena mereka menjadi prioritas," terang Budi saat konferensi pers Pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Untuk mempercepat vaksinasi tenaga pendidik, Budi meminta bantuan kerjasama dari pihak sekolah sampai pemerintah daerah. Program seperti penyuntikkan di satu sekolah bisa menjadi pilihan.

"Kita perlu ada program yang mendorong vaksinasi tenaga pendidik. Kami mohon semua sekolah, universitas, dan pemerintah daerah bantu para pendidik untuk membuat program satu sekolah suntik bersama atau beberapa sekolah di satu kota suntik bersama," imbuh Budi Gunadi.

"Sehingga mempercepat akselerasi karena kita harus menyelesaikan 5,6 juta suntikan ini sampai akhir Juni," sambung dia.

Meski mendukung pembelajaran tatap muka dilakukan pada Juli 2021 mendatang, dalam pelaksanaannya Menkes Budi menekankan harus ada standar protokol kesehatan.

"Sistem pembelajaran pun dilakukan secara terbatas. Lalu, orangtua siswa/wali bisa memilih tetap belajar tatap muka atau pembelajaran jarak jauh," papar Budi.

Dia menyebut, protokol kesehatan yang akan diterapkan di lingkup sekolah tatap muka nanti sebagai landasan perubahan perilaku dan cara hidup baru dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta institusi membuat protokol kesehatan.

"Saya mendukung kegiatan belajar mengajar bisa kembali dijalankan. Karena kami percaya sektor pendidikan sebagai investasi penting untuk manusia dan ekonomi Indonesia ke depan," ucap Budi.

"Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi besar untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Apapun keputusan yang kita buat sekarang berdampak pada 10-20 tahun mendatang. Saya terharu sekaligus mendukung proses (belajar tatap muka) ini bisa kembali normal," sambung dia.

Adapun protokol kesehatan yang dibuat harus aman agar tidak terjadi penularan virus Corona di sekolah. Strategi ini penting dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 harus dihadapi, salah satu cara dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah perubahan perilaku, gaya hidup baru, dan standar protokol kesehatan, termasuk di bidang pendidikan," kata Budi Gunadi.

"Jadi, bagaimana pemilik institusi pendidikan mendefinisikan protokol kesehatan, bagaimana Kemendikbud membuat standar perubahan perilaku yang sehat. Ini merupakan strategi yang sangat penting. Terbukti, perubahan perilaku membuat manusia selamat dari ancaman pandemi," jelas dia.