Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Proyek Rumah Panggung Cegah Banjir di Jakarta Menuai Kritik, Ini Kata Wagub DKI

Sebagian anggota DPRD DKI menilai, proyek pembangunan rumah panggung di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur untuk mengantispasi banjir itu tidak efektif.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 07 Apr 2021, 07:28 WIB

Diterbitkan 07 Apr 2021, 07:28 WIB

Warga beraktivitas di tengah banjir yang merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020). Akibat banjir yang tak kunjung surut, aktivitas warga di kawasan tersebut menjadi terganggu, terlebih dengan adanya pemadaman listrik. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Proyek pembangunan 40 unit rumah panggung untuk mengantisipasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur menuai kritik.

Kritikan datang dari beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai proyek dengan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) itu tidak efektif menghadapi banjir. Proyek rumah panggung juga dinilai dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya terbuka dengan semua masukan.

"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan para pengamat, para ahil, setiap warga boleh memberikan pendapat. Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa malam (6/4/2021).

Pada prinsipnya, lanjut Riza, proyek tersebut bukan keputusan sepihak dari Pemprov DKI Jakarta atau hanya Gubernur Anies Baswedan.

"Kita semua mendengarkan semua pihak dan para ahli. Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD," tutur Riza dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah panggung di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur demi mencegah banjir.

Dia menilai program yang dijanjikan Pemprov DKI dan disebut sebagai kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.

"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang "memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," kata Gembong, Senin (5/4/2021).

Gembong mengatakan, program penanganan banjir seharusnya tidak seperti yang dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Menurut dia, program tersebut sangat tidak elok jika dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.

"Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," kata Gembong.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dianggarkan Rp 78 Juta per Rumah

FOTO: Bersih-Bersih Sisa Banjir Kampung Melayu

Warga membersihkan barang-barang yang terendam banjir di permukiman kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Banjir yang berangsur surut dimanfaatkan warga untuk membersihkan rumah dan barang-barang dari endapan lumpur. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Disebutkan bahwa, pembangunan 40 rumah panggung yang kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan agar tidak ada lagi perabotan rumah warga yang terendam saat banjir.

Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 dan RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur tersebut yang nilainya Rp 78 juta per rumah, seluruhnya menggunakan dana dari Baznas dan tidak menggunakan anggaran dari APBD DKI Jakarta.

Rumah panggung tersebut nantinya akan memiliki tiga lantai, dengan lantai pertama dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yang menjadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga untuk warga.