PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

75 Pegawai yang Lolos TWK Tolak Pemecatan 51 Anggota KPK

Para pegawai KPK yang akan dilantik menjadi ASN ini juga meminta pimpinan membuka hasil tes TWK yang kini menjadi polemik.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 27 Mei 2021, 19:55 WIB

Diterbitkan 27 Mei 2021, 19:55 WIB

Peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/5/2021). Dalam aksinya mereka memberi dukungan kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dalam tahap alih status kepegawaian. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 75 pegawai Direktorat Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN) menolak pemecatan 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Puluhan pegawai Direktorat Penyelidikan yang lolos TWK ini pun menyurati Ketua KPK Firli Bahuri dan mengajak menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan itu secara bersama-sama.

"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kami tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai atau segala bentuk yang berakibat tidak beralihnya pegawai KPK sebagai ASN," bunyi salah satu poin dalam surat terbuka kepada pimpinan KPK itu, dikutip pada Kamis (27/5/2021).

Para pegawai yang akan dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021 itu menyatakan, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Mereka menekankan kepada Pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN agar dapat merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK dengan prinsip Undang-Undang dan sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Merujuk pada prinsip-prinsip yang dikehendaki Presiden, dalam hal ini adalah meminta agar negara hadir untuk menyelesaikan persoalan terkait tidak lolosnya 75 orang rekan kami, saudara kami, anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, melalui mekanisme perbaikan melalui pendidikan kedinasan, dan bukan dengan melepas mereka," bunyi surat tersebut.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Minta Hasil Tes Dibuka

Pegawai KPK membawa poster saat menggelar aksi di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksi menolak revisi UU KPK tersebut, mereka mengenakan baju serba hitam lengkap dengan masker penutup mulut dan membawa payung. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Lebih lanjut, mereka juga meminta agar hasil tes dapat dibuka, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat 2, yaitu berdasarkan persetujuan tertulis dari masing-masing pegawai.

"Kami yakin pimpinan akan bijak dalam mempertimbangkan keputusan terbaik untuk seluruh pegawai dan pimpinan, sebagai bagian dari keluarga lembaga ini," bunyi surat yang ditulis 75 pegawai Direktorat Penyelidikan KPK tersebut.