Gagasan Mendagri Menumpas Stunting Lewat PKK Dinilai Tepat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Amanat ini dinilai tepat karena PKK dapat menyasar akar persoalan secara akurat.

"Saya mendukung langkah Mendagri, yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan SDM-nya sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di Tanah Air," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni, Jumat (28/5/2021).

Ia sepakat dengan pendapat Mendagri Tito Karnavian bahwa PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.

PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif. Agar masalah tersebut dapat teratasi.

Terlebih, lanjut Lisda, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III. Pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

"Tinggal lagi bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan dikarena faktor perekonomian RT masyarakat kita," tutupnya.

Sementara itu sosiilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan pendekatan Mendagri Tito Karnavian sangat baik. PKK adalah institusi yang sudah tertanam lama sekali di Indonesia.

"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.

Jika ini dilakukan, bisa diharapkan kerja PKK jauh lebih efektif. Termasuk di dalamnya perubahan pendekatan. Persoalan stunting bisa karena lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.

"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik LSM yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misalnya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas PKK. Mendagri mengatakan meski PKK telah memiliki sepuluh Program Utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.

Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya. Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK," katanya di sela Pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

"Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan," beber Mendagri.