5 Tanggapan DPR Terkait Rencana Pembelian Alutsista TNI

Liputan6.com, Jakarta - DPR mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan pinjaman utang ke luar negeri.

Dukungan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Menurut dia, rencana pembelian alutsista itu dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara untuk memodernisasi.

Sebab TB Hasanuddin meyakini, nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

"Prinsip saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi anggaran dibutuhkan cukup besar. Karena masih pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran, maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan," ujar dia dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 29 Mei 2021.

Meski mendukung penuh, TB Hasanuddin menyatakan, hal itu masih baru sebatas rencana yang belum sampai pada pembelanjaan.

"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," kata dia.

Berikut sederet tanggapan DPR terkait rencana pembelian alutsista TNI dengan pinjaman utang ke luar negeri dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai, belum ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait anggaran Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alutsista. Menurut dia, hal itu masih baru sebatas rencana yang belum sampai pada pembelanjaan.

"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," kata Hasanuddin dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 29 Mei 2021.

Hasanuddin mengaku, apa yang disampaikan Kemhan saat ini masih dikaji, termasuk oleh Komisi I DPR RI. Dia menyatakan, kajian akan dicocokkan dengan kebutuhan dan disesuaikan kondisi keuangan negara.

"Jadi kerugian negara bagaimana? Anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," ucap politisi PDIP ini.

Walau masih tahap perencanaan, TB Hasanuddin menyatakan dukung penuh terhadap rencana modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara.

Sebab dia meyakini, nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

"Prinsip saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi anggaran dibutuhkan cukup besar. Karena masih pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran, maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan," kata TB Hasanuddin.

Meski demikian, TB Hasanuddin menyebut seharusnya bisa mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi negara yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 sebelum akhirnya memutuskan membeli alutsista.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderisasi alut sista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Minggu, 30 Mei 2021.

Jika nantinya Menteri Keuangan menyetujui pembelian alutsista ini, harus memperhatikan kebutuhan TNI.

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user dalam hal ini TNI," jelas TB Hasanuddin.

Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait rencana pihaknya yang ingin membeli alutsista.

Diketahui, Kemenhan dibawah Prabowo Subianto berencana membeli alutsista lewat pinjaman utang ke luar negeri. Disinyalir nilainya ditaksir sekitar US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.

"Kami masih menunggu penjelasan dari Menteri Pertahanan Jenderal Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR dalam pembahasan anggaran Kemenhan nantinya," kata Tamliha kepada wartawan, Minggu, 30 Mei 2021.

Tamliha pun pun menuturkan, sebenarnya DPR tetap mendukung rencana membeli alutsista sebagai bentuk modernisasi.

"Prinsipnya Komisi I DPR mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah untuk melakukan pembelian alutsista bagi kepentingan pertahanan dan tegaknya NKRI," terang dia.

Tamliha menyatakan anggaran fantastis untuk pembelian alutsista tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap hingga 2024.

"Sebenarnya anggaran tersebut dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2021 dan secara bertahap sampai dengan 2024," tegas Tamliha.

(Daffa Haiqal Nurfajri)