PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Wagub DKI Jakarta: Sanksi Pidana untuk Tingkatkan Pengendalian Covid-19

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan revisi Perda Covid-19, salah satunya memuat soal sanksi pidana terhadap pelanggar prokes.

oleh Ika Defianti diperbarui 24 Jul 2021, 09:58 WIB

Diterbitkan 24 Jul 2021, 09:56 WIB

Wakil Gubernur DKI Riza Patria meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) khusus Covid-19 di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Kunjungan Riza guna mengecek mulai dari kecukupan dokter dan seluruh tenaga kesehatan pendukungnya hingga stok obat-obatan di rumah sakit (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai penundaan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Revisi tersebut salah satunya memuat soal sanksi pidana bagi pelanggar prokes.

Riza memastikan, sanksi pidana dalam revisi Perda Covid-19 itu dimaksudkan untuk peningkatan pengendalian virus corona di Jakarta yang tengah melonjak tinggi.

"Revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian Covid-19 di Jakarta. Arahnya yang dibahas adalah pasal-pasal terkait pemberian sanksi pidana," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (23/7/2021).

Riza menyatakan, penindakan sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan perlu mendapat legitimasi hukum. Sebab pelonggaran kepatuhan protokol kesehatan berdampak pada lonjakan kasus.

"Prinsipnya usulan itu kami sampaikan untuk memastikan payung hukum terkait sanksi pidana yang dimungkinkan bagi pelanggar protokol kesehatan. Kita tahu lonjakan covid sangat tinggi dan perlu ada upaya-upaya ekstra," papar dia.

Karena hal itu, dia menyatakan pihaknya akan menunggu pembahasan dengan anggota dewan.

"Saya kira itu nanti silakan teman-teman semua bersama teman-teman di DPRD akan membahas. Jadi kami tunggu pembahasan di DPRD," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pembahasan Revisi Perda Covid-19 Ditunda

FOTO: Penyemprotan Disinfektan Gedung DPRD DKI Jakarta

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Jakarta Pusat menyemprot disinfektan dan sterilisasi Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). Penyemprotan dilakukan setelah anggota DPRD DKI dan staf terpapar COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan pembahasan mengenai revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 ditunda.

Dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat menyajikan data efektivitas penerapan Perda tersebut.

"Kami mau melihat efektivitas penerapan Perda, karena ini kan sudah kami tetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat," kata Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Menurut dia, hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk urgensi revisi dalam Perda. Karena hal itu, Pantas meminta agar Pemprov DKI dapat menunjukkan data-data saat penanggulangan Covid-19.