Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jokowi: Masyarakat Perlu Diedukasi agar Tak Mudah Terjebak Berita Bohong

Jokowi mengingatkan, BMKG tidak hanya bertugas menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 29 Jul 2021, 13:30 WIB

Diterbitkan 29 Jul 2021, 13:08 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapan menghadapi bencana. Menurut dia, masyarakat perlu diedukasi agar tidak mudah terjebak dengan berita hoaks soal bencana.

"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber sumber resmi, sehingga tidak mudah kejebak pada kabar dan berita berita bohong," ujar Jokowi dalam Rakorbangnas BMKG, Kamis (29/7/2021).

Dia mengingatkan, BMKG tidak hanya bertugas menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat. Jokowi ingin BMKG dapat memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana.

"Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan," kata dia.

Jokowi menyebut, budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Dia menilai BMKG dapat memanfaatkan kearifan lokal untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

"Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana," ucap Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Indonesia Negara dengan Risiko Bencana Tinggi

FOTO: Cegah Banjir, Lumpur Waduk Setu Cipayung Dikeruk

Petugas Sudin SDA Jakarta Timur menggunakan alat berat untuk mengeruk lumpur di Waduk Setu, Cipayung, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Pengerukan lumpur ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Jokowi mengakui bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana geohidrometeorologi tinggi. Bahkan, kata dia, Indonesia juga mengalami multibencana dalam waktu bersamaan.

Dia mencatat gemba bumi terjadi 5.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun pada kurun waktu 2008-2016. Pada 2017, jumlah gempa bumi meningkat menjadi 7.169 kali dalam dan naik signifikan lebih dari 11.500 kali di 2019.

Hal yang sama juga terjadi pada cuaca ekstrem dan siklon tropis. Jokowi menyebut frekuensi, durasi, dan intensitas cuaca ekstrem dan siklon tropis mengalami peningkatan.

"Periode ulang terjadinya El Nino atau El Nino pada periode 1981-2020 cenderung semakin cepat 2 sampai dengan 3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan," tutur Jokowi.

Kondisi ini membuat Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Jokowi meminta agar manajemen penanganan bencana dikuatkan untuk mengurangi risiko korban jiwa.

"Meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda," jelas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓