5 Hal Terkait Rencana Adanya Vaksin Booster Berbayar

Liputan6.com, Jakarta - Vaksin booster berbayar direncanakan akan ada untuk masyarakat umum pada 2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, perhitungan harga vaksin booster berbayar berkisar Rp 100.000 untuk sekali suntik.

"Rencananya kapan Pemerintah akan melakukan suntik ketiga (booster)? Kalau kita semakin cepat (laju vaksinasi), diharapkan mungkin Januari sudah bisa selesai semua," ungkap Budi Gunadi saat Rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Meski begitu, dia mengungkapkan tetap akan ada program vaksin booster gratis untuk kelompok masyarakat tertentu.

Kelompok masyarakat yang dimaksud Menkes Budi yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Diskusi juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah diputuskan oleh beliau. Bahwa ke depan, yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya PBI saja," ungkap Budi.

Berikut 5 hal terkait rencana vaksin booster berbayar yang akan dilakukan mulai 2022 mendatang dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana vaksin booster berbayar untuk masyarakat umum pada 2022.

"Rencananya kapan Pemerintah akan melakukan suntik ketiga (booster)? Kalau kita semakin cepat (laju vaksinasi), diharapkan mungkin Januari sudah bisa selesai semua," ungkap Budi Gunadi saat Rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021.

"Sehingga di awal tahun depan, kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," sambung dia.

Perihal rencana vaksin booster berbayar, Menkes Budi mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, perkiraan harga Rp 100.000 akan membuka peluang bagi masyarakat umum dapat memilih, mau booster atau tidak.

"Harga suntikannya mungkin 7 dollar AS atau 8 dollar AS satu kali suntik. Itu sekitar ya enggak sampai Rp 100.000 atau Rp 150.000-an, sehingga bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan," terang Menkes Budi.

"Menurut pendapat saya, kita akan juga buka secara terbuka vaksin-vaksin yang masuk, jadi rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih. Yang memiliki uang mau menyuntik Rp 100.000 atau Rp 150.000 bisa memilih (untuk booster)," sambung dia.

Menkes Budi mengungkapkan, vaksin booster hanya ada yang gratis untuk kelompok masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat yang dimaksud, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam hal ini, vaksin booster untuk masyarakat kurang mampu dari kelompok PBI akan dibayar negara.

Sementara itu, bagi masyarakat umum lain yang mampu dipatok berbayar, dengan kisaran harga Rp 100.000 sekali suntik.

"Diskusi juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah diputuskan oleh beliau. Bahwa ke depan, yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya PBI saja," ungkap Budi.

"Sedangkan yang lainnya, kalau toh biayanya juga tidak terlalu mahal akan dimasukan ke skema yang umum. Bisa beli langsung diri sendiri atau melalui mekanisme BPJS Kesehatan," sambung dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seiring dengan kemungkinan terjadinya perubahan pandemi Covid-19 menjadi endemik dan ada masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster, maka akan dibuka program vaksin mandiri.

Sri Mulyani menjelaskan merek dan harga vaksin mandiri nantinya akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Mekanismenya akan dibahas kedua pihak tersebut dan mereka akan menentukan mana vaksin yang untuk mandiri dan yang akan gratis," tutur Sri Mulyani dikutip dari Antara, Kamis (26/8/2021).

Kendati demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap pada tahun 2022 vaksin Merah Putih sudah bisa diproduksi, sehingga bisa mendukung peningkatan pengadaan vaksin di dalam negeri.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp 35 triliun hingga Rp 36 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

"Kalau Covid-19 masih dalam posisi wabah pandemi dan kita harus mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, kami akan memenuhi untuk menggunakan APBN dan itu gratis," jelas Sri Mulyani.