Upaya Anies Baswedan Hentikan Interpelasi Formula E

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria melakukan pertemuan dengan sejumlah fraksi DPRD DKI di Rumah Dinas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dilakukan pada Kamis (26/8/2021) malam.

Dalam pertemuan itu, tampak hadir Penasehat PAN Zita Anjani, Penasehat Partai Demokrat Misan Samsuri, dan Penasehat Partai Gerindra Mohamad Taufik.

Kemudian Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari, Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino, dan Sekretaris Fraksi PKB-PPP Yusuf.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah rencana interpelasi DPRD DKI Jakarta yang diajukan PDIP dan PSI.

Rencana interpelasi ini dilakukan karena DPRD DKI khawatir ada potensi kerugian Rp 106 miliar apabila Formula E jadi digelar.

Usai pertemuan tersebut, tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut Anies Baswedan menjelaskan bahwa perekonomian Jakarta dalam kondisi terpuruk.

Sehingga diharapkan Formula E dapat mengembalikan kepercayaan para investor agar kondisi ekonomi di DKI Jakarta membaik.

Mendengar adanya pertemuan tersebut, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut pertemuan tersebut merupakan koalisi galau. Padahal sebelumnya, fraksi-fraksi itu rata-rata menyepakati bahwa tahun 2022, Jakarta tidak layak mengadakan Formula E karena situasi pandemi. Sehingga lebih baik fokus untuk pemulihan.

"Tapi sekali lagi, ini saya istilahkan koalisi galau," celetuk Gembong, Jumat (27/8/2021).

Ia mengungkapkan, selama Anies menjabat, hampir tidak pernah fraksi-fraksi di DPRD mengadakan pertemuan dengannya. Sehingga wajar muncul syak wasangka bahwa Pemprov DKI tengah panik hadapi usulan interpelasi dari Fraksi PSI dan PDIP.

"Kenapa baru sekarang di saat dua fraksi itu mengajukan interpelasi. Artinya dengan interpelasi mereka galau, ditambah dua fraksi yang mengajukan interpelasi tidak diundang," tandasnya.

Gembong juga mengungkap ada pejabat teras Pemprov Jakarta yang berusaha melobi agar menghentikan interpelasi terkait Formula E.

Dia mengungkapkan, dirinya dihubungi pada Rabu 25 Agustus 2021 malam atau dua hari sebelum usulan interpelasi diserahkan ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

"Jalan terus. Karena begini, saya pun dilobi oleh pejabat terasnya Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan itu," kata Gembong, Jumat (27/8/2021).

Adanya lobi tersebut menurut dia, Pemprov DKI saat ini tengah dalam kondisi panik lantaran usulan interpelasi terus bergulir.

Padahal, imbuhnya, proses interpelasi merupakan hal lumrah dilakukan di suatu pemerintahan.

Secara satir, Gembong mengutarakan, jika rencana Formula E dilakukan secara transparan, menjawab interpelasi bukan satu hal menakutkan bagi Gubernur Anies.

"Kalau enggak ada apa-apa ngapain (khawatir)? Orang cuma bertanya doang. Saya tanya sampean jawab selesai, kan begitu saja," jelas Gembong.

Sebanyak 33 Anggota Dewan telah menyerahkan tanda tangan dan surat permohononan mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, mendorong anggota dewan dari fraksi lain ikut serta menjadi pengusul menggunakan hak mereka menginterpelasi Anies terkait Formula E.

Tidak perlu mewakili fraksi, Ima membuka akses seluas-luasnya anggota dewan bergabung menginterpelasi Anies sebagai individu.

"Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," ucap Ima di gedung DPRD, Kamis, 26 Agustus 2021.

Di DPRD DKI, tercatat ada 9 fraksi yakni, yang terdiri dari PDI Perjuangan 25 orang, Gerindra 19 orang, PKS 16 orang, Demokrat 10 orang, PAN 9 orang, PSI 8 orang, NasDem 7 orang, Golkar 6 orang, dan PKB digabung dengan PPP 6 orang.

Dari jumlah tersebut, tiga Fraksi yaitu PAN, Golkar, PKS telah menyatakan sikap menolak menggunakan menggunakan hak interpelasi Anies tentang Formula E.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Zita Anjani menilai langkah interpelasi kurang tepat, karena pelaksanaan Formula E telah berdasarkan kesepakatan DPRD.

"Saya pikir kurang tepat. Kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian konsultan, hingga persetujuan dari DPRD. Fraksi PAN solid tidak setuju dengan interpelasi," kata Zita.

Kemudian, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai langkah interpelasi Fraksi PDIP dan PSI hanya membuang waktu. Basri pun memastikan anggota Fraksi Golkar tidak ikut serta menandatangani permohonan hak interpelasi.

"Jadi kita pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi. Karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," ujar Basri di Gedung DPRD.

Sementara, Anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz menilai langkah interpelasi hanya menimbulkan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif terganggu.

"Ya kalau kami melihatnya ini akan membuat gap antara eksekutif dengan legislatif sedikit banyak ini pasti akan berpengaruh. Kita menggunakan cara cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force yah memaksa," ujar Aziz.

Fraksi Gerindra juga menilai langkah interpelasi terlalu berlebihan. Sekretaris Fraksi Gerindra Purwanto mengatakan banyak cara untuk mempertanyakan kejelasan Formula E yang digagaa Anies.

"Berlebihan, jika hak interpelasi diajukan jika impact dari substansi pertanyaan tersebut tidak memiliki dampak buruk," kata Purwanto.

Selain itu, Ketua Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas pun sepakat interpelasi ini tidak memiliki tujuan yang jelas jika merujuk klaim PSI dan PDIP untuk mendapatkan jawaban tentang Formula E.

"Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak," ucap Hasbiallah.

Sementara Anggota DPRD Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menilai hak dewan untuk bertanya bisa dilakukan tanpa harus melewati interpelasi.

"Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata Jupiter.

Sementara Fraksi Demokrat belum menyatakan sikap mereka secara jelas terkait pengguliran interpelasi yang sudah diajukan Fraksi PSI dan PDIP tersebut.

Namun, saat dokumen permohonan pengajuan interpelasi diserahkan ke Ketua DPRD pada Kamis (26/8/2021), anggota Fraksi PDIP, Rasyidi menyebut ada 1 anggota Fraksi Demokrat sempat menandatangani usulan interpelasi. Namun hal itu dibatalkan.

"Sebenarnya ada satu orang dari Fraksi Demokrat, tapi karena ada satu dan lain hal, dia menarik diri," kata Rasyidi.