Tangani Pandemi Covid-19, Wali Kota Malang Blusukan Pantau Prokes dan Penerapan Kebijakan

Liputan6.com, Malang Dalam menangani situasi pandemi Covid-19, Wali Kota Malang Sutiaji lebih memilih terjun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kebijakan dan protokol kesehatan. Terjung ke lapangan dan langsung menemui masyarakat dianggap Sutiaji lebih efektif ketimbang mendengar keluhan dan laporan dari balik bangku.

"Dengan turun langsung kita dapat mengetahui kesulitan yang terjadi di lapangan dan segera dapat mengambil solusi," kata Sutiaji saat berbincang dengan merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Sutiaji mengatakan, terjun langsung ke lapangan dapat melihat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, penerapan kebijakan PPKM darurat serta melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, Sutiaji juga dapat mensosialisasikan upaya pengurangan risiko penyebaran Covid-19, mengecek ketersediaan BOR di RS, mengecek tempat isolasi, mengecek pelaksanaan pemulasaran hingga pemberian bansos bagi masyarakat terdampak ketika blusukan.

"Semua keluhan warga diidentifikasi untuk diselesaikan melalui prioritas-prioritas penanganan pemulihan ekonomi. Seperti refocusing anggaran kegiatan untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemberian bansos, optimalisasi pertumbuhan usaha mikro/wirausaha baru dalam rangka mengurangi pengangguran baru terdampak Covid-19," kata dia.

Untuk meringankan beban masyarakat, Pemkot Malang juga melakukan pembagian bansos untuk warga miskin serta pembagian vitamin. Dengan itu diharapkan daya tahan/imun masyarakat meningkat sehingga bisa beraktivitas kembali di era new normal.

Demi tercapainya pemulihan kesehatan dan perekonomian setelah pandemi, Wali Kota Malang Sutiaji juga menekankan pentingnya sinergitas antara Pemkot Malang dan masyarakat serta daerah lain yang menjadi tetangga Kota Malang.

"Persoalan ini harus diselesaikan secara bertahap dan secara bersama, Kota Malang secara masif melakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat, membuat kebijakan penerapan protokol kesehatan, masyarakat juga harus bersama-sama melaksanakan, karena kuncinya ekonomi bisa tumbuh adalah dengan pembukaan pusat perekonomian dan pendidikan namun dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin," kata Sutiaji.

Pemkot Malang juga harus bekerja sama dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu dalam mengambil kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut. Koordinasi itu harus dilakukan mengingat status kota terbesar kedua di Jawa Timur, serta sebagai pusat perekonomian, pendidikan dan juga menjadi perlintasan pergerakan masyarakat Malang Raya.

Sutiaji tak menampik awalnya kerap terjadi perbedaan pandangan antara kepala daerah Malang Raya dalam koordinasi untuk menentukan kebijakan menangani Covid-19. Namun perbedaan itu menjadi cerita menarik karena tingkat kasus Covid-19 antar daerah yang berbeda serta banyak warga yang bergantung pada penghidupan di Kota Malang. Selain itu, setiap penyusunan kebijakan perlu menyeimbangkan antara mengurangi risiko dan upaya pemulihan ekonomi.

Menurut dia, setiap kebijakan diambil tentu menuai pro kontra masyarakat. Untuk itu Pemkot Malang mengedepankan pendekatan ilmiah dan budaya agar dapat diterima masyarakat. Namun kebijakan yang ditetapkan bersifat mengikat sehingga wajib dilaksanakan seluruh masyarakat.

"Adapun pro kontra dalam sebuah kebijakan pasti akan ada sehingga tugas kami selalu mensosialisasikan, memberikan gambaran manfaat dari sebuah kebijakan sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut yang dipakai pendekatan dalam sosialisasi scientific approach dan culture," kata dia.

(*)