Polemik Penamaan Jalan Jakarta, Ketua DPRD DKI Singgung Kejelasan Usulan Nama Ali Sadikin

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara mengenai polemik penamaan salah satu jalan di Jakarta dengan nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk.

Adanya polemik tersebut, dia menyinggung kejelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penamaan jalan Ali Sadikin.

Menurut dia, seharusnya Pemprov DKI lebih mengetahui dan mengkaji mana sosok yang layak untuk dikenang serta dijadikan nama jalan di Ibu Kota.

"Ali Sadikin jelas-jelas sosok dan tokoh berjasa buat Jakarta. Usulan penamaan jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin pun merupakan keputusan dari rapat paripurna. Tapi mana, sampai sekarang belum juga ada keputusan untuk Peraturan Gubernur," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

Prasetio melanjutkan, usulan pengubahan nama Jalan Kebon Sirih telah disampaikan pada rapat paripurna memperingati HUT ke-494 DKI Jakarta medio Juni 2021. Rapat tersebut juga dihadiri Anies Baswedan.

Sedangkan Jalan Kebon Sirih membentang dari perempatan Jalan Abdul Muis sampai perempatan Jalan Menteng Raya, seberang Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Karena hal itu, Prasetio meminta Pemprov DKI Jakarta lebih bijak dalam menentukan penamaan jalan dengan merespons seluruh masukan dan saran.

"Jadi memang perlu dilihat asas kelayakannya. Siapa yang paling layak dan pantas dengan bijak. Sekarang ini, siapa sih yang enggak tahu Ali Sadikin berikut jasa-jasanya bagi Jakarta," papar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menolak rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di kawasan Menteng dengan nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk.

Kata dia, Mustafa Kemal Ataturk merupakan tokoh yang kontroversial. Sebab semasa pemerintahannya banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

"Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2021).

Anwar juga menilai pergantian nama tersebut akan melukai hati umat Islam. Indonesia merupakan negara yang berketuhanan seperti halnya Pancasila sebagai dasar negara.

"Oleh karena itu kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di ibu kota Jakarta hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam yang itu jelas tidak kita harapkan," jelas dia.