Arab Saudi Minta Daftar Penyedia Tes PCR di Indonesia Untuk Cegah Manipulasi

Dalam pertemuan tersebut Sekjen Ampuh, Wawan Suhada menjelaskan Kedubes Arab Saudi berharap pihak asosiasi dapat mengajukan list penyedia tes PCR di Indonesia.

oleh Nila Chrisna Yulika diperbarui 27 Okt 2021, 22:33 WIB
Diterbitkan 27 Okt 2021, 22:33 WIB
ibadah haji di tengah pandemi COVID-19
Sejumlah jemaah saling jaga jarak saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di dalam Masjidil Haram saat melakukan rangkaian ibadah haji di Kota Suci Mekkah, Arab Saudi, Rabu (29/7/2020). Karena pandemi virus corona COVID-19, pemerintah Arab Saudi hanya membolehkan sekitar 10.000 orang. (AP Photo)

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Haji Umrah yang terdiri dari HIMPUN, SAPUHI, AMPUH dan ASPHURI melakukan pertemuan dengan Konjen Arab Saudi, Abdullah Muqed Al Mutiry di Kedutaan Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai perkembangan pelaksanaan ibadah umroh 1443H di Jakarta, Rabu, (27/10/2021).

Dalam pertemuan tersebut Sekjen Ampuh, Wawan Suhada menjelaskan Kedubes Arab Saudi berharap pihak asosiasi dapat mengajukan list penyedia tes PCR di Indonesia. Kemudian akan dilakukan pengecekan kualitas dan verifikasi keabsahan laboratorium oleh Kedubes Arab Saudi untuk memastikan agar hasil PCR tersebut valid dan tidak disalahgunakan.

"Karena hasil PCR sangat berimbas besar kepada penyelenggaraan ibadah umrah dari sebuah negara. Misal jika ditemukan hasil PCR yang tidak sesuai atau manipulasi hasil PCR maka tidak menutup kemungkinan pengiriman jamaah dari negara tersebut akan ditutup," kata Wawan dalam keterangan pers, Rabu (27/10/2021).

Wawan juga menjelaskan sampai saat ini Arab Saudi hanya menerima 4 jenis Vaksin Pfizer, Moderna, Astra Zenecca, Jhonson & Jhonson tanpa Booster. Sedangkan untuk Sinovac dan Sinopharm wajib booster 1 kali menggunakan 4 vaksin yang diakui Saudi. Sementara itu Konjen juga menjelaskan bahwa sampai saat ini ibadah umrah untuk Indonesia masih belum dibuka.

"Menunggu hasil diskusi intensif antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama masing-masing," bebernya.

 

Singkronisasi Aplikasi Tawakalna dan PeduliLindungi

Terkait permasalahan sinkronisasi data melalui aplikasi Tawakalna dan PeduliLindungi masih dalam tahap finalisasi, melalui berbagai workshop yang dilakukan kedua belah pihak. Kemudian dalam pertemuan tersebut Kedubes Arab Saudi berharap bahwa umrah untuk jemaah Indonesia segera dibuka.

"Tentunya melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai regulator Umrah Nasional," bebernya.

Sebab itu Wawan berharap Kedubes dapat memfasilitasi keberangkatan perwakilan asosiasi ke Arab Saudi menggunakan visa yang memungkinkan untuk saat ini. Kemudian pihak Kedutaan mempersilahkan pihak Asosiasi mendaftarkan permintaan tersebut.

"Mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku di Arab Saudi," ungkapnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya