Siap Jawab Luhut di Pengadilan, Haris Azhar: Saya Ngomong Ada Rujukan, Bukan Ngelindur

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan siap mempertanggungjawabkan konten youtube yang dipermasalahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Tayangan yang dimaksud adalah, "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

"Kalau ditanya, apakah saya siap ke pengadilan, Insyaallah ke mana pun saya siap," kata Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021).

Haris menerangkan, ucapan soal keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan bukan isapan jempol belaka. Ia mengklaim memiliki bukti-bukti berupa dokumen otentik. Bahkan, dokumen otentik semakin bertambah pascatayangan youtube beredar luas di masyarakat.

"Karena saya ngomong bukan berdasarkan ngelindur. Saya ngomong di Youtube saya bikin acara di Youtube karena ada rujukan bahannya, dan bahan yang dibahan punya dokumen-dokumen otentik," ucap dia.

Haris menolak membeberkan secara gamblang bukti otentik yang dimilikinya. Dia menegaskan, bukti tersebut adanya dugaan kejahatan korporasi yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kalau kalian tahu hukum keuangan negara di dalamnya ada kekayaan negara, kekayaan negara itu bukan sekedar mobil bangunan tapi sesuatu yang terkandung dalam bumi itu menjadi kekayaan negara," ucap dia.

Karena itu, ia tak ragu seandainya kasus dugaan pencemaran nama baik ini berakhir sampai pengadilan. Haris mengklaim mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengungkap praktik bisnis yang punya korelasi dengan kekuasaan.

"Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen dokumen saya temuan-temuan saya," tandas Haris.

 Direktur Lokataru Haris Azhar menyarankan pejabat pemerintah untuk mengurus permasalahan di Papua ketimbang mempolisikan mengenai tayangan "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

Hariz Azhar tidak menyebut secara eksplisit pejabat yang dimaksud.

"Daripada pidanakan saya lebih baik penguasa di Republik ini segera lah urus itu Papua. Bagaimana supaya damai, supaya tidak ada kekerasan, supaya tidak ada korban," kata dia usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, di Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021).

Haris menerangkan, tayangan yang dipersoalkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan sama sekali tidak ada unsur penghinaan. Adapun, tayangan itu adalah diskusi yang hubungan dengan kepentingan publik.

"Silakan dicari di video itu apakah atau apakah di luar itu juga saya pernah ngomongin fisiknya, orang apa saya bicara soal kelakuan di sektor privatnya tidak ada. Saya bicara soal kepentingan publik dan kepentingan publik adalah haknya publik untuk didiskusikan," ujar dia.

"Toh situasi di Papua hari ini tambah memburuk, bahkan polisi pun jadi korban. Kalau saya dibilangnya suka belain orang Papua, saya mau menegaskan sekali lagi, yang jadi korban banyak tentara sama polisi, ASN nya yang bekerja buat pemerintah juga jadi korban," terang dia.

Oleh karenanya, ia mengharapkan agar pemerintah mengutamakan tugasnya. Dia mengatakan, banyak orang Papua menangis dan menjadi pengungsi.

"Situasinya dilemanya seperti itu. Inilah yang saya mau bilang di luar dari kasus ya tapi punya korelasi banyak pejabat di Republik ini sibuk pidanain, sibuk mengkritik mau ngaudit LSM lah, aktivis lah, pengacara, malah dikejar-kejar," ucap dia.

Sebelumnya, langkah kepolisian memfasilitasi pelapor, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti untuk menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik melalui jalur mediasi, dianggap gagal.

Luhut lantas meminta kedua terlapor membuktikan ucapan di pengadilan. Yang dipersoalkan adalah rekaman video wawancara Fatia di kanal Youtube Haris Azhar dengan judul, "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

"Jadi kalau proses yang sudah selesai saya sudah menyampaikan saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).

Dia menerangkan, kepolisian telah berulang kali mengatur jadwal mediasi untuk menengahi persoalan antara dirinya dengan Haris Azhar dan Fatia. Namun, tak pernah ada titik temu.

Luhut pun menyinggung, sikap Haris Azhar yang mangkir dari panggilan mediasi. Padahal, ia sendiri yang telah mengatur agenda mediasi pada hari itu, namun malah tidak hadir.

"Haris minta hari ini, ya saya datang hari ini, tapi katanya si Haris tidak bisa datang, ya sudah," terang dia.

Luhut mengatakan, ia akhirnya memutuskan untuk menutup pintu mediasi. Artinya, kata dia, kasus ini akan diproses sesuai undang-undang yang belaku.

"Tidak usah (ada mediasi lagi) di pengadilan aja nanti kalau dia yang salah ya salah kalau saya yang salah ya saya gitu," ujar dia.

"Ya biar sekali sekali belajar lah kita ini kalau berani berbuat berani bertanggung jawab," tandas dia.