Jalan Panjang Sumur Resapan: Dimulai di Zaman Jokowi, Jadi Polemik di Era Anies

Liputan6.com, Jakarta - Banjir di Ibu Kota masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi setiap periode pemerintahan. Sejumlah upaya terus dilakukan setiap pemimpin Jakarta. Namun, langkah yang terus dijalankan belum dapat menuntaskan permasalahan klasik tersebut.

Sumur resapan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh sejumlah Gubernur DKI Jakarta. Fungsi utama sumur resapan yakni membantu meresapkan air hujan di suatu wilayah yang sudah berubah fungsi.

Setelah hanya sekedar wacana, pembangunan sumur resapan mulai dilakukan pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Siang itu, 21 Januari 2013, sejumlah material seperti beton, karung, dan sebagainya diturunkan di halaman Balai Kota DKI Jakarta.

Sembilan sumur resapan sebagai percontohan di bangun di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Setelah itu, Jokowi meminta para pemilik gedung di Ibu Kota untuk turut membuat sumur resapan.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan. Pergub tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 1 April 2013. Untuk gedung yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi.

Namun karena belum optimal pelaksanaannya, banjir masih menghantui Jakarta di musim hujan. Jokowi menilai banyaknya genangan banjir di Jakarta diakibatkan belum optimalnya normalisasi waduk dan pembuatan sumur resapan.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menyatakan, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir.

"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," kata Jokowi, 4 Januari 2014.

Di era pemerintahan Jokowi, sumur resapan telah dibangun di sejumlah titik, antara lain Taman Suropati, Jalan Rasuna Said, Jalan Kebon Sirih, Jalan Pramuka, Jalan Kembangan Utara, hingga Jalan Balai Pustaka.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pembangunan sumur resapan tak dapat dipercepat. Sebab menurut dia, struktur lapisan bawah tanah Jakarta berbeda-beda setiap wilayah.

Diperlukan tes atau pemetaan untuk mengetahui jenis tanah serta kandungan endapan sedimen yang terdapat di dalam tanah pada suatu wilayah.

"Jadi ke depannya, kita sudah punya peta tanah yang bisa dibuat sumur resapan," ujar Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2013).

Saat pemerintahannya sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi, Ahok lebih fokus untuk melakukan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir Jakarta.

Pelaksanaan pembangunan sumur resapan kemudian dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Anies menyatakan solusi di setiap lokasi genangan banjir Jakarta berbeda.

Anies akan mengedepankan pendekatan ilmiah berbasis konservasi yang ramah lingkungan. Di antaranya adalah menambah jumlah situ untuk menampung air, termasuk menambah vertical drainage dengan menambah sumur-sumur resapan.

"Kita akan lihat dulu mana solusi yang tepat untuk banjir di daerah tersebut," kata Anies kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.

Salah satu pengendalian banjir tersebut pun masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Target pembangunan sumur resapan adalah 1,8 juta titik.

Rinciannya yaitu 60 titik sumur resapan di setiap RT, sehingga total 82.020 sumur dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur dari 5.199 RT di Jakarta Barat dan 428.160 sumur dari 7.136 RT di Jakarta Timur.

Untuk mencapai target, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menerbitkan Keputusan Gubernur nomor 279 tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.

Aturan itu mengamanatkan keberadaan tim yang bertugas mengawasi gedung-gedung tinggi dalam penggunaan air tanah, penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah. Anies pun mengumumkan sebanyak 37 gedung di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat terbukti tidak punya sumur resapan atau sumurnya tidak berfungsi.

Pembangunan sumur resapan era Anies mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan berhasil membuat sebanyak 2.974 sumur resapan di 777 lokasi. Lalu pembangunan tersebut masih dilakukan hingga saat ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menargetkan membangun 26.932 titik sumur resapan di wilayah Ibu Kota hingga akhir Desember 2021. Kata dia, saat ini pihaknya akan terus mengejar target yang ditentukan.

"Jadi sumur resapan itu yang sudah terpasang itu 19.042 titik dan terus diproses untuk mencapai 26.932 titik sampai akhir Desember. Nah, ini yang sedang kami upayakan," kata Riza, Kamis (2/12/2021).

Kendati begitu, pembangunan sumur resapan di Jakarta menjadi sorotan sejumlah pihak karena lokasi pembuatannya. Proyek tersebut jadi buah bibir masyarakat usai viral video yang memperlihatkan sumur resapan dibuat di atas trotoar dekat Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur.

Dalam video yang beredar, perekam menyebut "Pemprov DKI Jakarta Bodoh" karena membangun sumur resapan lebih tinggi daripada permukaan jalan.

"Terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya enggak jalan," kata perekam video.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai, sumur resapan yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki perencanaan matang. Hal itu berdasarkan penempatan titik sumur resapan yang tidak tepat membuat genangan masih kembali terjadi saat hujan besar mengguyur Jakarta.

"Penempatan titik sumur seperti di trotoar, dekat Banjir Kanal Timur atau sekitar kali titiknya tidak tepat, Pemprov DKI juga tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan," kata Nirwono melalui pesan singkat, Sabtu (13/11/2021).

Komentar negatif juga datang dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan. Dia mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang membangun sumur resapan di atas trotoar dekat Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur.

Kritik disampaikan karena BKT berfungsi untuk menangkal banjir, sehingga sumur resapan tidak perlu lagi dibangun di dekatnya.

"Ini lucu, yakni dibangun dekat dengan sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Apa pula gunanya membuat sumur resapan yang posisinya di samping sungai BKT yang begitu besar dan panjang?" kata Azas dalam keterangan resminya yang dikutip Liputan6.com, Jumat (12/11/2021).

Azas menegaskan bahwa proyek sumur resapan yang dibangun dekat BKT tidak ada gunanya. Menurut dia, sumur yang dibangun itu bukan untuk menyerap air, melainkan menyerap anggaran Pemprov DKI Jakarta.