Sri Mulyani Akan Bertemu Pimpinan MPR, Bahas Polemik Anggaran hingga Pemecatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani siap bertemu dengan para Pimpinan MPR dalam forum resmi untuk membahas sejumlah hal, termasuk soal polemik pemangkasan anggaran yang berujung pada desakan pemecatannya dari Kabinet Indonesia Maju.

"Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (3/12/21).

Bamsoet berkilah, polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI bukanlah tekait masalah anggaran, melainkan salah paham dan salah koordinasi semata.

“(Polemik) bukanlah tekait masalah anggaran, melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," terang dia.

Selain itu, Bamsoet menyebut bahwa MPR RI mendukung pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia.

"Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen. Sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20. MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif karena diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif. Sehingga pada 2022 nanti, Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan rasa kecewanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bamsoet meminta Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara.

Hal itu dilatarbelakangi sikap Sri Mulyani yang beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI tanpa adanya alasan yang jelas.

"Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI," katanya dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Bahkan, kata Bamsoet, Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran Fadel Muhammad mengaku sangat sulit berkoordinasi dengan Menkeu.

"Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujarnya.

Padahal, lanjut Bamsoet, Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19.

"MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional," ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan DPD RI, Fadel Muhammad mengatakan, anggaran untuk MPR RI terus turun. Padahal, pimpinannya bertambah menjadi 10 orang.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Desember 2021.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjanjikan sosialisasi MPR empat pilar enam kali. Namun kenyataannya hanya empat kali dalam setahun.

Menurut Fadel, MPR telah bicara Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. MPR mengadu kepada Jokowi terkait pengurangan anggaran. Pimpinan MPR telah mengundang Sri Mulyani untuk menggelar rapat. Namun, Sri dua kali membatalkan rapat dengan MPR.

Sebab beberapa hal tersebut, pimpinan MPR mengusulkan Sri Mulyani dipecat dari jabatan Menteri Keuangan. Sri Mulyani dianggap menteri yang tidak etik dan tidak cakap mengatur kebijakan pemerintahan.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tutur Fadel.

Respons Sri Mulyani

Menjawab tudingan tersebut, lewat akun instagram @smindrawati, Menkeu membeberkan alasan tidak hadir ke MPR.

"Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," kata dia.

Sementara terkait tudingan pemotongan anggaran, Menkeu menjelaskan bahwa tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta sehingga membuat seluruh anggaran harus dilakukan refocusing 4 kali.

"Refocusing 4 kali tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," kata dia.

Selain itu, Menkeu memastikan anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

"Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," pungkas Menkeu.